Serangan AS–Israel ke Iran Bayangi Ketahanan Energi,Pemerintah Gelar Mitigasi Darurat

wmhg.org – JAKARTA. Serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran menjadi alarm keras bagi ketahanan energi Indonesia. Di tengah eskalasi konflik Timur Tengah, pemerintah mengakui risiko gangguan pasokan dan lonjakan harga energi global tak bisa diabaikan..

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Mohammad Fadhil Hasan, menyebut pihaknya segera membahas dampak langsung konflik tersebut terhadap sektor energi nasional.

“Kami akan mendiskusikan dampaknya, terutama dari sisi krisis darurat energi. Baik dampak jangka pendek, jangka menengah, dan terutama dari sisi ketersediaan supply,” ujarnya dalam Dialog Jaringan Internasional: Kemitraan Transformatif untuk Transisi Energi Bersih Indonesia, Jakarta, Senin (2/3/2026).

Menurut Fadhil, transisi energi tak lagi bisa dipahami semata sebagai agenda dekarbonisasi. Dalam situasi global yang kian tidak pasti, transisi harus sekaligus memperkuat keamanan dan ketahanan energi nasional.

“Kalau ada gangguan pasokan energi fosil akibat konflik, ini menjadi dorongan bagi Indonesia untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan agar kita tidak terlalu bergantung pada impor,” katanya.

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa Kemlu RI, Spica Alphanya Tutuhatunewa, menegaskan bahwa konflik di Iran berdampak sistemik bagi seluruh dunia, bukan hanya kawasan.

“Kejadian seperti ini mendorong negara-negara memikirkan mitigasi. Apa yang Indonesia lakukan dengan transisi energi sebenarnya sudah benar, dan peristiwa ini semakin mengingatkan bahwa transisi harus terus dilanjutkan,” tegasnya.

Ia menekankan, Indonesia dengan  kondisi geografis kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas pasokan energi. Ketergantungan pada energi fosil global membuat risiko eksternal cepat merembet ke dalam negeri.

Di tengah situasi tersebut, Kemlu melihat pentingnya kemitraan internasional yang bersifat transformatif, bukan sekadar berbasis investasi. Diplomasi energi dinilai harus mampu memastikan manfaat konkret bagi pembangunan kapasitas nasional.

Pada kesempatan yang sama, implikasi perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat yang memuat kewajiban offtake minyak dari AS ikut disinggung. Dalam konteks konflik Timur Tengah dan tekanan geopolitik, klausul ini dinilai berpotensi memperumit langkah percepatan energi bersih.

Spica mengakui, perjanjian dagang tersebut memiliki dua sisi. Di satu sisi memperkuat hubungan bilateral, di sisi lain berpotensi memengaruhi arah transisi energi domestik.

“Ini menggambarkan bagaimana faktor politik mempengaruhi perdebatan dan kebijakan energi. Perlu kajian lebih cermat terhadap dampaknya bagi perkembangan transisi kita sendiri,” katanya.

Ia menambahkan, adanya klausul 60 hari untuk menimbang kembali implementasi perjanjian perlu dimanfaatkan pemerintah untuk memastikan hasil yang optimal bagi kepentingan nasional.

Direktur Eksekutif Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, menilai eskalasi konflik global justru membuka ruang refleksi bahwa ketahanan energi tak bisa hanya mengandalkan pola lama.

Menurutnya, selama 11 bulan terakhir pihaknya menemukan adanya kesenjangan antara komitmen dan realisasi dalam kemitraan energi bersih. Tanpa refleksi terstruktur, kemitraan berisiko berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman.

“Dalam situasi geopolitik yang tidak pasti, kita selalu digesak untuk merespons cepat. Padahal banyak mitra yang sebenarnya bisa membantu kita menyusun strategi jangka panjang,” ujarnya.

Serangan AS–Israel ke Iran menjadi pengingat bahwa volatilitas energi global dapat terjadi sewaktu-waktu. Bagi Indonesia, momentum ini bisa menjadi titik balik untuk memperkuat diplomasi energi sekaligus mempercepat transisi menuju sistem energi yang lebih mandiri dan tahan guncangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News