Rupiah Melemah, Industri Keramik Terjepit Biaya Gas dan Bahan Baku

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

wmhg.org – TANGERANG. Pelemahan nilai tukar rupiah menambah tekanan bagi industri keramik nasional yang saat ini tengah berupaya meningkatkan utilisasi produksi.

Selain harus menghadapi kenaikan biaya gas, pelaku industri juga terbebani transaksi energi dan sebagian bahan baku yang masih menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat (AS).

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto mengungkapkan, industri keramik saat ini menghadapi tekanan ganda. Di satu sisi harga gas yang dibayar industri meningkat, sementara di sisi lain depresiasi rupiah membuat biaya produksi semakin membengkak.

Jadi satu, harga gas naik ini kami terpukul, kedua kami membayar gas dengan menggunakan US Dollar. Jadi kita bisa bayangkan ini dua impact nih makanya selalu saya sampaikan dengan analogi sudah jatuh tertimpa tangga pula ini, ujar Edy ditemui usai pembukaan Keramika Expo Indonesia 2026 di NICE Tangerang, Kamis (4/6/2026).

Menurut Edy, penggunaan dolar AS dalam transaksi gas domestik menjadi persoalan yang selama ini dikeluhkan industri. Pasalnya, gas yang digunakan berasal dari sumber daya dalam negeri dan dipasarkan untuk kebutuhan industri nasional.

Nah kami selalu menyampaikan kenapa sih tidak kami bayar menggunakan Rupiah? Kan gas ini kan dari bumi Indonesia ya kan, transaksi juga di domestik kenapa mesti menggunakan USD? Ini sudah berkali-kali kami keluhkan tapi ya belum mendapatkan tanggapan. Harapan kami ya menggunakan rupiah, katanya.

Selain biaya energi, pelemahan rupiah juga berdampak pada pengadaan sejumlah bahan baku dan komponen penunjang produksi yang masih diimpor dari luar negeri, terutama dari Amerika Serikat dan Eropa.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza mengakui industri yang masih bergantung pada bahan baku impor akan merasakan dampak pelemahan nilai tukar.

Yang paling terdampak tentu transaksi bahan baku dari negara-negara yang selama ini menggunakan dolar AS sebagai basis pembayaran, misalnya dari Amerika dan Eropa, ujar Faisol.

Tekanan biaya semakin terasa karena pasokan gas industri melalui skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelaku usaha.

ASAKI mencatat industri hanya menerima sekitar 40%-45% pasokan gas dengan harga HGBT sebesar US$ 7 per MMBTU. Sisanya harus dipenuhi melalui gas hasil regasifikasi LNG dengan harga mencapai US$ 21 per MMBTU.

Kondisi tersebut membuat rata-rata harga gas yang dibayar industri keramik saat ini mencapai sekitar US$ 15 per MMBTU atau lebih dari dua kali lipat harga HGBT.

Meski demikian, Edy menegaskan pelaku industri belum berencana menaikkan harga jual produk. Persaingan dengan produk impor dan kondisi daya beli masyarakat membuat perusahaan lebih memilih melakukan efisiensi internal.

Kami tidak mungkin membebani kenaikan biaya gas ini ke konsumen karena kita tahu satu bahwa ada ancaman barang impor ya kan, kedua daya beli masyarakat kan juga menjadi prioritas utamanya kita, ujarnya.

Edy berharap pemerintah dapat membantu mencarikan solusi atas persoalan harga dan pasokan gas sekaligus mendorong penggunaan rupiah dalam transaksi gas domestik agar daya saing industri nasional tetap terjaga di tengah gejolak nilai tukar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News