RKAB Dipangkas, Industri Smelter Hadapi Gap Pasokan Nikel Hingga 100 Juta Ton

wmhg.org – JAKARTA. Pasokan bijih nikel nasional terancam tidak mencukupi kebutuhan pabrik pemurnian (smelter) sepanjang 2026.

Industri menilai target produksi yang ditetapkan pemerintah melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) masih jauh dari angka ideal untuk menopang utilisasi smelter yang terus bertambah, terutama teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL) dan Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF).

Ketua Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah menyebut, angka aman produksi ore nikel agar mampu memenuhi kebutuhan smelter berada di kisaran 340–350 juta ton.

“Idealnya 340 sampai 350 juta ton. Itu berdasarkan perhitungan utilisasi masing-masing smelter dan estimasi produk yang dihasilkan tahun ini,” ujar Arif dalam agenda APINDO di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Secara rinci, kebutuhan 350 juta ton tersebut terdiri dari 230 juta ton saprolite atau bijih nikel laterit berkadar tinggi untuk smelter RKEF, serta 120 juta ton limonit bijih berkadar rendah untuk smelter HPAL.

Gap Bisa Tembus 100 Juta Ton

Masalahnya, Kementerian ESDM telah menetapkan RKAB nikel 2026 hanya di rentang 260–270 juta ton.

Dengan kebutuhan ideal 350 juta ton, industri berpotensi menghadapi kekurangan sekitar 80 juta ton.

Bahkan, Arif memperkirakan selisih tersebut bisa lebih besar. Pasalnya, realisasi produksi tambang biasanya hanya mencapai 80%–85% dari kuota RKAB yang disetujui.

“RKAB tiap tahun performanya tidak sampai 100%. Paling 85%. Artinya gap-nya itu pasti di angka 100 juta ton, kurang lebih,” jelasnya.

Kondisi ini memicu kekhawatiran di tengah bertambahnya kapasitas pemurnian, terutama proyek-proyek HPAL yang mulai memasuki tahap komisioning.

“Ada penambahan kapasitas, terutama proyek-proyek HPAL. Beberapa refinery hampir selesai, bahkan sudah ada yang masuk tahap komisioning. Ada satu di IMIP dan satu lagi di Pulau Obi. HPAL ini teknologinya sangat mahal,” kata Arif.

Jika pasokan bahan baku tersendat akibat pemangkasan RKAB, proyek-proyek tersebut berisiko tidak beroperasi optimal.