Rencana Merger Grab-GoTo Picu Kekhawatiran Pengemudi

wmhg.org – JAKARTA. Rencana merger antara dua raksasa aplikasi transportasi online, Grab dan GoTo, terus menuai kontroversi.

Kali ini, penolakan datang dari Koalisi Ojol Nasional (KON) yang mewakili aspirasi para mitra pengemudi ojek online.

Mereka menilai aksi korporasi tersebut berpotensi merugikan pengemudi dan mendesak pemerintah segera turun tangan.

Ketua Presidium KON Andi Kristiyanto menyampaikan bahwa merger Grab-GoTo dapat mempersempit ruang gerak para pengemudi online karena berkurangnya kompetitor di pasar.

Akibatnya, mitra pengemudi terancam kehilangan daya tawar dalam sistem pemberian order maupun penentuan tarif.

“KON mendesak pemerintah hadir sebagai regulator dan pengawas untuk menyelamatkan bisnis transportasi online dari dominasi yang berpotensi merugikan mitra pengemudi,” tegas Andi dalam pernyataan tertulis, Sabtu (10/5).

Menurutnya, jika akuisisi benar-benar terjadi, kesejahteraan pengemudi ojek dan taksi online akan semakin tertekan.

Bahkan, ia memperingatkan potensi ledakan pengangguran akibat konsolidasi bisnis yang berujung pada efisiensi besar-besaran.

“Minimnya kompetitor membuat mitra kehilangan pilihan platform dan berpotensi memicu sistem kerja yang lebih ketat dan tidak berpihak pada pekerja,” ujarnya.

Rencana akuisisi GoTo oleh Grab sendiri semakin santer diberitakan. Reuters sebelumnya melaporkan bahwa kesepakatan bisa rampung pada kuartal II-2025.

Dalam proses ini, sejumlah kalangan menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah untuk memastikan kepentingan nasional tetap terjaga.

Ekonom Segara Institute Piter Abdullah turut mengingatkan pemerintah agar tidak sekadar melihat merger ini dari sisi bisnis semata.

Ia menekankan pentingnya aspek kedaulatan digital dan perlindungan data nasional, mengingat GoTo adalah perusahaan teknologi karya anak bangsa.

“GoTo adalah aset nasional yang mengelola data dalam jumlah besar. Jika diambil alih oleh perusahaan asing seperti Grab, maka risiko terhadap keamanan data dan kontrol digital menjadi isu serius,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (9/5).

Piter menilai pemerintah harus proaktif menyikapi rencana akuisisi ini, dengan menimbang secara utuh dampaknya terhadap ekosistem digital, perlindungan konsumen, hingga keberlanjutan usaha mikro yang menggantungkan pendapatan dari platform-platform tersebut.