Program Bedah Rumah Pemerintah Targetkan 400.000 Unit di Tahun 2026

wmhg.org – JAKARTA. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/bedah rumah di Sulawesi Utara meningkat hingga 10 kali lipat.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Haryati ketika mewakili sambutan Menteri PKP Maruarar Sirait di acara Prosesi Launching Program BSPS Tahun Anggaran 2026 di Sulawesi Utara serta Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kementerian PKP bersama BP Tapera, Bank Negara Indonesia (BNI), Permodalan Nasional Madani (PNM), dan Sarana Multigriya Finansial (SMF) di Manado, Rabu (8/4/2026).

“Peningkatan program BSPS secara nasional melonjak dari 45.000 unit pada tahun 2025 menjadi 400.000 unit pada tahun 2026. Khusus untuk Sulawesi Utara, meningkat dari 748 unit menjadi 8.198 unit atau meningkat hampir 10 kali lipat,” ujar Sri Haryati dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2026).

Kemudian, Sri menjelaskan terkait dengan realisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Dia menyebut data terakhir tanggal 7 April kemarin, realisasi KUR Perumahan telah mencapai Rp10,8 triliun dengan total 1.183 debitur dari sisi supply dan 50.952 debitur dari sisi demand. BNI memiliki catatan rekor closing minat KUR Perumahan sebesar Rp 206,3 miliar dengan total 453 nasabah, yang menjadi capaian tertinggi dalam sosialisasi program KUR Perumahan.

Tak lupa, Kementerian PKP juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Yulius Selvanus yang berhasil meningkatkan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar 41%. 

Melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), realisasi rumah subsidi meningkat dari 2.146 unit pada 2024 menjadi 3.015 unit pada 2025.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), backlog perumahan di perkotaan tercatat tiga kali lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian PKP mendorong percepatan pembangunan hunian vertikal melalui penyusunan regulasi baru rumah susun subsidi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. 

Regulasi baru rusun subsidi ini sangat dinantikan dan disambut baik oleh stakeholder perumahan, baik MBR, pengembang dan perbankan. Dalam aturan baru, tenor pinjaman kami perpanjang dari 20 tahun menjadi 30 tahun, sehingga angsuran semakin rendah dan terjangkau, dengan bunga yang tetap. Ukuran rusun subsidi pun kami tingkatkan dari yang tadinya 30 meter persegi menjadi 45 meter persegi, kata Sri. 

Sebagai implementasi nyata dari regulasi tersebut, salah satu pengembang yang telah siap mendukung adalah Apartemen Poris 88 yang diwakili Direktur Utama Dedi Indrasetiawan.

Apartemen Poris 88 yang berlokasi di Jalan Benteng Betawi, Kota Tangerang, berdiri di atas lahan seluas 6.700 meter persegi dengan total 372 unit hunian dan saat ini masih tersedia 141 unit ready stock yang dapat dimanfaatkan oleh MBR melalui regulasi rusun subsidi terbaru.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News