PHK dan Biaya Produksi Manufaktur Naik, Bahaya Investasi Asing Keluar dari Indonesia

Reporter: Leni Wandira | Editor: Avanty Nurdiana

wmhg.org – JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur mulai mengarah pada keluarnya investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) dari Indonesia.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan penutupan pabrik dan PHK yang terjadi belakangan ini tidak lagi sekadar dipicu pelemahan pasar, tetapi mulai diwarnai konsolidasi operasi perusahaan multinasional secara regional.

“Yang terjadi sekarang bukan hanya portfolio outflow lagi, tetapi sudah sectorial outflow,” ujar Bob Azam kepada KONTAN, Senin (25/5/2026).

Menurut Bob, perusahaan manufaktur berorientasi ekspor kini menghadapi tekanan besar akibat pelemahan ekonomi global sehingga memilih melakukan efisiensi dengan mengonsolidasikan operasi ke negara yang dianggap lebih kompetitif.

Bob mencontohkan sejumlah perusahaan asing yang sebelumnya beroperasi di beberapa negara kini mulai mengurangi jumlah basis produksinya dan memusatkan operasi di satu negara saja.

“Yang tadinya beroperasi di lima negara, mereka melakukan efisiensi hanya beroperasi di dua atau bahkan satu negara,” katanya.

Apindo menilai kondisi tersebut menjadi ancaman serius karena perusahaan-perusahaan FDI di sektor manufaktur selama ini berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan ekspor nasional.

Di sisi lain, tekanan terhadap industri manufaktur disebut semakin berat akibat kenaikan biaya produksi. Bob mengatakan bahan baku impor dapat menyumbang lebih dari 50% total biaya produksi industri manufaktur sehingga pelemahan rupiah sangat berdampak terhadap keberlangsungan usaha.

Selain pelemahan rupiah, industri juga menghadapi kenaikan harga energi, bunga pinjaman, hingga lonjakan harga bahan baku global. “Bayangkan mereka menghadapi empat tekanan sekaligus,” ujarnya.

Menurut Bob, kondisi diperburuk oleh persoalan restitusi pajak yang tertahan, pembatasan kuota bahan baku impor, hingga meningkatnya biaya operasional non-produktif.

Karena itu, Apindo menilai Indonesia mulai kalah bersaing dibandingkan negara lain dalam perebutan investasi manufaktur regional.

“Negara yang dipilih tentu negara yang lebih kompetitif, pajaknya lebih rendah, suku bunganya lebih rendah, dan biaya tenaga kerjanya lebih kompetitif,” kata Bob.

Apindo memperkirakan ancaman PHK masih berpotensi berlanjut dalam beberapa bulan ke depan, terutama di sektor manufaktur yang masih bergantung pada bahan baku impor dan memiliki konsumsi energi tinggi.

Sektor yang dinilai rentan terdampak antara lain industri padat karya dan perusahaan manufaktur yang memiliki jaringan operasi di beberapa negara.

Untuk menahan laju deindustrialisasi, Apindo meminta pemerintah segera melakukan deregulasi dan mengevaluasi aturan yang dinilai membebani dunia usaha.

Bob mengingatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia terus turun dalam dua dekade terakhir. “Dulu kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB sekitar 30%, sekarang tinggal 19%,” ujarnya.

Menurut Apindo, pemerintah juga perlu meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui program pelatihan yang lebih fokus pada pekerja sektor industri atau blue collar agar daya saing manufaktur nasional tidak terus melemah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News