Perusahaan Tambang Bisa Produksi 25% Sambil Tunggu RKAB 2026

wmhg.org – JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap adanya kelonggaran bagi para perusahaan tambang yang belum mendapatkan persetujuan atas penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) tambang tahun 2026.

Dimana, penambang dapat tetap melakukan produksi maksimal 25% dari total rencana produksi 2026, dengan volume produksi mengikuti RKAB 2026 yang sebelumnya telah disetujui, sebelum munculnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025.

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, yang ditandatangani oleh Dijen Minerba, Tri Winarno pada 31 Desember 2025 lalu.

Lebih detail, dalam Surat Edaran (SE) Nomor 2.E/HK.03/DJB/2025, penambang yang diperbolehkan berproduksi adalah pemegang izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), kontrak karya (KK), dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B).

Melakukan kegiatan penambangan paling banyak sebesar 25% dari rencana produksi tahun 2026 yang telah disetujui sampai dengan tanggal 31 Maret 2026, bunyi poin 3 SE, dikutip Senin (05/01/2026).