Perbankan Tanggapi Perubahan Skema Pendanaan KPR FLPP Menjadi 50:50

wmhg.org – JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mencari cara untuk mewujudkan program 3 juta rumah di tengah keterbatasan anggaran pemerintah.

Salah satu yang tengah dikaji adalah perubahan skema komposisi pendanaan rumah subsidi dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mulai tahun depan. Tujuannya untuk memperbanyak jumlah unit rumah subsidi yang bisa dibiayai.

Komposisi pendanaannya diusulkan jadi 50% ditanggung pemerintah dan 50% didanai dari likuiditas perbankan. Sementara skema yang berlaku selama ini, perbankan hanya menanggung 25% pendanaan FLPP.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pun menginstruksikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama PT Bank Tabungan Negara (BTN) untuk menyiapkan simulasi perhitungan perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema KPR FLPP di 2025.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan, saat ini BP Tapera tengah melakukan kolaborasi intens bersama dengan perbankan terkait rencana perubahan proporsi KPR FLPP dengan tujuan agar dana APBN yang dikelola bisa lebih efisien dengan output yang memanfaatkan FLPP lebih banyak.

Efektif implementasinya tergantung pada kesiapan regulasi, perubahan sistem perbankan, dan proyeksi rencana penyaluran FLPP tahun 2025. Sebagai jaminan tata kelola yang baik juga perlu adanya pendapat/review BPKP atas perubahan skema FLPP tersebut, kata Heru.

Sementara Subsidized Mortgage Division Head Bank BTN Budi Permana menyatakan, sampai dengan saat ini, skema baru FLPP masih dalam proses pembahasan, dengan Kementerian keuangan, kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, BP Tapera.

Termasuk masukan dari BPKP agar pada saat program dilaksanakan akan berjalan dengan baik. Pembahasan diharapkan dapat selesai dalam waktu yg tidak terlalu lama lagi, katanya.

Budi menerangkan, secara prinsip skema baru ini tetap dapat mendukung kinerja keuangan Bank Penyalur, serta tetap memperhatikan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengangsur KPRnya nanti.

Menurutnya, dengan perubahan porsi ini, jumlah unit yang dapat direalisasikan menjadi lebih besar.

BTN bersama-sama dengan para pemangku kepentingan disebut sudah membuat berapa alternatif simulasinya, termasuk dengan melibatkan PT SMF untuk mendukung likuiditas Bank Penyalur agar skema porsi 50:50 dapat memberi keutungan yang relatif sama dengan skema sebelumnya untuk semua pihak.

Sementara itu sebagai salah satu bank penyalur, PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Sumsel Babel) mengatakan, beban yang ditanggung bank dalam penyaluran FLPP adalah biaya asuransi.

Untuk saat ini Bank Sumsel Babel masih memperoleh margin keuntungan, ujar Teddy Kurniawan, Pimpinan Divisi Kredit Retail Bank BSB.

Menurutnya, untuk porsi 50:50 saat ini masih akan dikaji terlebih dahulu. Di tahun ini pihaknya mendapatkan kuota FLPP sebanyak 2.781 uni, dan Bank Sumsel Babel telah menyalurkan FLPP sejak 6 Januari 2025, dengan total realisasi sebanyak 23 unit.