Penjelasan Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Soal Tambang Nikel Raja Ampat

wmhg.org – JAKARTA. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu dan Bupati Raja Ampat, Orideko I Burdam kompak menyangkal laporan organisasi nirlaba internasional, Greenpeace terkait aktivitas pertambangan di sejumlah pulau kecil di kawasan Raja Ampat.

Usai mengunjungi PT Gag bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan, pemberitaan terkait tambang nikel di dekat Raja Ampat adalah hoax atau berita bohong. Elisa menegaskan, pihaknya akan melanjutkan penambangan nikel utamanya di Pulau Gag, dibawah naungan PT Gag Nikel.

Ketika kita sampai disana, masyarakat lokal, semua yang ada disitu kecil, besar, perempuan, tua dan muda mereka menangis minta pak menteri ini jangan ditutup, ini harus dilanjut, kata Elisa dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/5).

Hal senada juga diungkap Bupati Raja Ampat, dalam kesempatan yang sama Orideko I Burdam mengatakan kelanjutan tambang ini adalah permintaan masyarakat setempat.

Kita hari ini sudah sampai di Pulau Gag, kita sudah sampai di tambangnya semua, kita lihat keadaan tidak sesuai dengan seperti yang di medsos itu, kata dalam keterangan tertulis.

Pesan dari masyarakat, yang seperti Pak Gubernur sampaikan, mereka tidak mau Pak Menteri tutup tambang itu juga untuk menopang kehidupan mereka disana, tambahnya.

Sementara, Country Director Greenpeace for Indonesia Leonard Simanjuntak mengatakan Menteri Bahlil sebelumnya telah mengakui bahwa telah terjadi penambangan nikel di Pulau Gag, yang sama dengan temuan Greenpeace.

Tapi kami juga sampaikan bahwa sudah terjadi kerusakan lingkungan serius di Gag. Dan kami juga sampaikan bahwa Piaynemo, salah satu tujuan wisata premium di Raja Ampat, terancam, karena hanya berjarak 30 km-40 km dari Gag, jelasnya kepada Kontan, Minggu (8/6).

Untuk diketahui, Piaynemo adalah salah satu pulau dalam gugusan pulau karst di Raja Ampat. Pulau ini termasuk dalam wisata premium karena keindahan alamnya yang luar biasa.

Leonard juga menekankan dalam peraturan UU No 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terdapat larangan kegiatan tambang sama sekali di pulau-pulau kecil.

Menteri Bahlil justru mengatakan bahwa jarak tersebut cukup jauh dari Piaynemo. Menurut kami, jarak tersebut cukup dekat dan ancaman untuk Piaynemo itu nyata, jelasnya.