Penghentian Ekspor Kelapa Utuh Bisa Kurangi Idle Capacity,Asal Pemerintah Siapkan ini

wmhg.org – JAKARTA. Rencana pemerintah untuk menghentikan ekspor kelapa utuh bisa menjadi momentum memperkuat hilirisasi industri kelapa dalam negeri. Namun, kebijakan ini hanya akan efektif jika disertai pemetaan kebutuhan bahan baku dan perbaikan tata niaga.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut Indonesia tak bakal lagi mengekspor kelapa utuh. Alih-alih, panen kelapa utuh Indonesia bakal diolah di dalam negeri menjadi produk bernilai tinggi macam minyak kelapa murni dan santan kelapa.

Terkait rencana itu, pengamat pertanian Center of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian bilang pada dasarnya industri pengolahan kelapa dalam negeri memang tengah menghadapi krisis pasokan bahan baku.

Dus, kondisi ini menyebabkan sebagian perusahaan mengurangi produksi bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Ada industri yang hanya beroperasi 33% dari kapasitas maksimal karena kesulitan bahan baku. Kalau ekspor kelapa utuh dihentikan dan bahan bakunya bisa diserap industri, idle capacity (kapasitas kosong) bisa berkurang,” paparnya kepada Kontan, Minggu (12/10/2025).

Menurut Eliza, kelangkaan bahan baku ini terjadi di antaranya akibat faktor cuaca seperti El Nino yang menekan produksi. Namun tak cuman itu, dorongan ekspor yang semakin kuat juga membuat kebutuhan dalam negeri tak bisa maksimal terpenuhi.

Dari sisi volume, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor kelapa bulat sepanjang 2024 mencapai 432.000 ton, naik dari jumlah 381.000 ton pada 2023. Lalu dalam dua bulan pertama 2025, jumlahnya sudah tembus 71.000 ton. Pun selama kuartal I-2025, nilai ekspor kelapa bulat mencapai US$ 46 juta, naik signifikan hingga 146% secara year-on-year (YoY).

Kondisi itu membuat Indonesia kini menjadi eksportir kelapa bulat terbesar ketiga di dunia, dengan tujuan utama Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Namun, kondisi ini menjadi ironi tersendiri di tengah sulitnya industri dalam negeri memenuhi kebutuhan.

“Ini ironis, ketika pemerintah ingin mendorong hilirisasi kelapa, justru industri eksisting kesulitan mendapatkan bahan baku,” sebut Eliza.

Eliza menilai penghentian ekspor kelapa utuh memang bisa membantu industri dalam negeri, tetapi perlu ada langkah lanjutan agar pasokan terserap optimal.

Lebih lanjut, ia bilang perlu ada pemetaan yang jelas soal kebutuhan industri, kapasitas hilirisasi, dan dukungan insentif untuk produk turunan. Apalagi, selama ini insentif untuk produk olahan kelapa belum banyak dikembangkan.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemasaran, baik melalui integrasi dengan sektor industri lain maupun ekspor produk olahan bernilai tambah.

“Kalau pemerintah tidak mampu connecting the dots (menghubungkan rantai hulu ke hilir), bisa kacau. Kelapa tidak terserap optimal, pasar terlihat oversupply, dan harga jatuh. Akhirnya petani yang rugi,” tegasnya.