Pengembang Kawasan Industri Ungkap Usulan Regulasi dan Insentif untuk Tarik Investasi

wmhg.org – JAKARTA. Pengembang kawasan industri menyoroti perlunya dukungan regulasi dan insentif untuk bisa menarik investasi.

Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengusulkan ada payung hukum khusus serta paket insentif agar kawasan industri di Indonesia bisa kompetitif dibandingkan negara lain.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana membeberkan sejumlah masalah klasik masih membayangi kawasan industri.

Salah satunya adalah kebijakan dan perizinan yang acapkali tidak sinkron antara Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait, atau antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda).

Ma'ruf menilai perlu ada regulasi setingkat Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai kawasan industri. HKI pun mengusulkan adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk dibahas dan menjadi inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Banyak investasi dari luar, tapi kadang-kadang tidak sinkron dengan K/L atau Pemda, jadi banyak hambatannya. Maka kami mengawal RUU Kawasan Industri supaya lebih jelas, ada payung hukum yang lebih detail, ungkap Ma'ruf saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (29/7).

Selain penguatan regulasi, HKI juga mendorong paket insentif. Saat ini HKI sedang menginisiasi Program Paket Ekonomi Investasi, yang antara lain mengusulkan Free for 5 Years Investment (F3YI). Ma'ruf belum merinci usulan tersebut.

Dia hanya memberikan gambaran, F3YI dirancang untuk memangkas beban awal investor yang ingin membangun fasilitas produksi di kawasan industri anggota HKI.

Ma'ruf menargetkan penyusunan Program Paket Ekonomi Investasi versi HKI ini bisa rampung pada Agustus 2025, dan akan diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Intinya adalah bagaimana investor yang masuk tidak dirugikan karena ada kepastian, sehingga bisa lebih kompetitif dan nyaman (sebagai tujuan investasi). Kami optimis (prospek kawasan industri Indonesia). Tapi perlu melakukan lompatan, maka HKI melakukan terobosan terang Ma'ruf.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Tri Supondy mengamini penguatan kawasan industri diperlukan, termasuk melalui reformasi regulasi yang menyeluruh.

Kemenperin tengah menyelesaikan sejumlah regulasi turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri.

Regulasi tersebut antara lain Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) tentang Standar Kawasan Industri serta revisi Permenperin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rinci.

“Sebagian regulasi telah rampung diharmonisasi, dan lainnya tengah memasuki tahapan permohonan harmonisasi lintas kementerian terkait,” kata Tri melalui keterangan tertulis yang disampaikan Minggu (27/7).

Saat ini, Indonesia memiliki 170 kawasan industri, dengan tingkat okupansi mencapai 58,39%. Dalam lima tahun terakhir, terdapat pertumbuhan cukup signifikan dengan penambahan 52 kawasan industri baru.