Pengamat: Kenaikan Harga Rusun Subsidi Belum Sejalan dengan Daya Beli MBR

wmhg.org – JAKARTA. Kenaikan batas harga jual rumah susun (rusun) subsidi dalam aturan terbaru 2026 dinilai belum sejalan dengan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

The Housing and Urban Development Institute menilai kebijakan tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar, terutama dari sisi keterjangkauan.

Dalam aturan terbaru, pemerintah menaikkan batas harga rusun subsidi hingga Rp 14,5 juta per meter persegi atau sekitar Rp 625,5 juta untuk tipe 45 di wilayah tertentu. Selain itu, tenor kredit diperpanjang dari 20 tahun menjadi 30 tahun dan luas unit ditingkatkan dari 36 meter persegi menjadi 45 meter persegi.

Ketua Umum HUD Institute Zulfi Syarif Koto menilai kenaikan harga tersebut terlalu tinggi jika dibandingkan dengan daya beli MBR saat ini.

“Dengan kebutuhan MBR, belum sejalan. Harga segitu berat, apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang,” ujarnya kepada Kontan, Jumat (24/4).

Ia menyoroti, selain harga unit, terdapat beban tambahan yang harus ditanggung penghuni rusun seperti iuran pengelolaan lingkungan (IPL), biaya utilitas, hingga transportasi. Hal ini dinilai semakin memberatkan MBR meskipun skema subsidi bunga FLPP masih dipertahankan di level 6%.

“Cicilannya bisa di atas Rp 1 juta per bulan, belum ditambah iuran dan biaya lain. Itu berat bagi MBR,” katanya.

Zulfi juga menilai, secara sosial budaya, masyarakat masih cenderung memilih rumah tapak dibanding hunian vertikal dengan harga yang relatif setara. Kondisi ini berpotensi membuat minat terhadap rusun subsidi belum optimal.

“Secara sosial budaya, banyak yang lebih memilih rumah tapak karena dapat tanah, sementara harganya bisa mirip,” jelasnya.

Ia menilai program rusun subsidi berisiko hanya menjadi konsep yang baik di atas kertas apabila tidak diiringi dengan kesiapan ekosistem pendukung, mulai dari sosialisasi hingga pendampingan kepada masyarakat.

“Program ini bagus di atas kertas, tapi belum memperhitungkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya secara menyeluruh,” ujarnya.

Untuk itu, HUD Institute mendorong pemerintah memperkuat intervensi, termasuk menyediakan pendampingan bagi MBR agar mampu beradaptasi dengan hunian vertikal. Selain itu, diperlukan skema penjaminan pasar melalui lembaga off-taker guna mengurangi risiko bagi pengembang.

“Harus ada lembaga penjamin atau off-taker yang membeli jika tidak terserap pasar. Ini penting agar pengembang tidak menanggung risiko besar,” katanya.

Menurutnya, praktik serupa telah diterapkan di sejumlah negara seperti Singapura dan Malaysia dalam mendukung program perumahan.

HUD Institute juga menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih masif sebelum implementasi kebijakan, agar masyarakat memahami manfaat hunian vertikal sekaligus meningkatkan penerimaan pasar.

Dengan berbagai catatan tersebut, HUD Institute menilai keberhasilan program rusun subsidi tidak hanya bergantung pada penyesuaian harga dan tenor, tetapi juga kesiapan kebijakan pendukung yang komprehensif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News