Pemerintah Kuasai Mayoritas Kuota Daging Sapi 2026, Ruang Swasta Menyempit

wmhg.org – JAKARTA. Kebijakan kuota impor daging sapi 2026 memunculkan persoalan struktural yang berpotensi memengaruhi kesinambungan pasokan sepanjang tahun.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha dan Produsen Daging Indonesia (APPDI) Suhandri menyebut, stok nasional per 2 Januari 2026 tercatat 58.015 ton. Jumlah tersebut terdiri atas daging sapi dan kerbau 26.995 ton serta sapi bakalan setara 31.020 ton.

Pemerintah menyatakan ketersediaan daging sapi nasional menjelang Idul Fitri berada pada kondisi aman. Dalam jangka pendek, penilaian itu dinilai masih relevan.

“Komposisi stok semacam ini secara kuantitatif terlihat memadai, tetapi secara struktural relatif riskan,” kata Suhandri kepada Kompas.com, Selasa (20/1/2026).

Sebagian stok masih membutuhkan waktu penggemukan dan pemotongan. Distribusi serta dinamika pasar ikut menentukan realisasi pasokan di lapangan.

Pada 2025, kebijakan impor daging sapi dinilai masih menunjukkan keseimbangan peran negara dan dunia usaha. Pengusaha memperoleh kuota impor daging sapi reguler 180.000 ton. Pemerintah mengelola impor 180.000 ton, terdiri dari 100.000 ton daging kerbau India dan 80.000 ton daging sapi Brasil.

Komposisi tersebut berubah tajam pada 2026. Kuota impor pengusaha daging turun menjadi 47.098 ton.

“Untuk pengusaha non BUMN dibagi dua klaster, klaster produsen 17.098 ton dan klaster trader 30.000 ton. Total pengusaha daging non BUMN 47.098 ton,” ujar Suhandri.

Peran Negara Kian Dominan

Kuota impor yang dikelola pemerintah meningkat menjadi 250.000 ton. Kondisi ini mencerminkan peran negara yang semakin dominan dalam pemenuhan pasokan daging sapi nasional.

Suhandri menilai stabilisasi jangka pendek tidak selalu identik dengan ketahanan pasokan. Upaya pemerintah menjaga pasokan menjelang periode konsumsi tinggi seperti Idul Fitri patut diapresiasi.

Konsumsi daging sapi berlangsung sepanjang tahun dan menyasar berbagai segmen pasar. Peran pemerintah idealnya fokus sebagai regulator dan penjamin stabilitas.

“Jika BUMN ditugaskan sebagai pelaku usaha, maka distribusi daging idealnya dilakukan secara adil dan tidak eksklusif kepada satu kelompok usaha saja,” ungkap Suhandri.

Ketahanan pasokan dinilai perlu bertumpu pada neraca tahunan yang riil.