Pemerintah Kerek Anggaran Subsidi Listrik Jadi Rp 104,6 Triliun pada 2026

wmhg.org – JAKARTA. Pemerintah menetapkan anggaran belanja subsidi listrik dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp 104,6 triliun.

Angka ini meningkat dibanding outlook tahun 2025 yang diperkirakan sebesar Rp 89,1 triliun.

“Untuk anggaran ketahanan energi ini cukup besar, Rp 402,4 triliun, sebagian besar adalah untuk subsidi energi. Subsidi energi Rp 210,1 triliun,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam laporan RAPBN 2026 dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Berdasarkan data Buku II Nota Keuangan 2026, peningkatan alokasi subsidi listrik terutama dipengaruhi oleh kenaikan biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik serta bertambahnya volume listrik bersubsidi.

Kenaikan BPP dipicu oleh perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, meningkatnya pemakaian bahan bakar biomassa untuk cofiring PLTU, serta kenaikan bauran energi berbasis BBM guna memperkuat keandalan pasokan listrik, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Arah kebijakan subsidi listrik pada tahun anggaran 2026 ditetapkan untuk diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Pada saat yang sama, pemerintah akan menerapkan penyesuaian tarif (tariff adjustment) untuk pelanggan non-subsidi.

“Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya peningkatan ketepatan sasaran agar subsidi diberikan kepada rumah tangga yang berhak,” jelas Sri Mulyani.

Selain itu, kebijakan subsidi listrik juga diarahkan untuk mendorong transisi energi yang lebih efisien dan berkeadilan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan. Pemerintah menekankan pentingnya peralihan dari energi berbasis fosil menuju energi baru terbarukan (EBT).

Kementerian Keuangan mencatat, realisasi subsidi listrik dalam periode 2021–2024 meningkat 10,2%, dari Rp 56,61 triliun pada 2021 menjadi Rp 75,82 triliun pada 2024. Sementara itu, outlook subsidi listrik tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp 89,08 triliun.

Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh perkembangan asumsi dasar ekonomi makro, pertambahan volume listrik bersubsidi, serta pembayaran kurang bayar subsidi pada tahun-tahun sebelumnya.