Pemerintah Kejar Program 3 Juta Rumah, Aset BUMN Disiapkan untuk Rusun Subsidi

wmhg.org – JAKARTA. Pemerintah mempercepat penyediaan hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan perkotaan. Program ini menjadi bagian dari upaya mengatasi keterbatasan lahan di kota besar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pembangunan rusun menjadi langkah strategis untuk menjawab kebutuhan hunian layak di wilayah padat penduduk. Program ini juga tidak hanya difokuskan di Jakarta, tetapi akan diperluas ke kota lain.

Menurutnya, sinergi lintas kementerian dan BUMN menjadi kunci percepatan program tersebut, terutama melalui pemanfaatan aset negara yang selama ini belum optimal.

“BUMN ingin memberikan manfaat lebih banyak bagi masyarakat Indonesia. Dengan kerja sama Kementerian Perumahan dan Permukiman, sinergi antar kementerian dan BUMN bisa mempercepat program pemerintah,” ujarnya di Jakarta, Minggu (5/4/2026).

Maruarar juga menyebut pentingnya penertiban aset negara, khususnya lahan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun masih dikuasai pihak lain.

“Di bawah arahan Presiden Prabowo dan Ketua Satgas, kita bekerja secepat-cepatnya. Ada lahan kereta api yang sudah berkekuatan hukum tetap tapi masih dikuasai pihak ketiga. Negara harus hadir dan tidak boleh kalah terhadap siapa pun, apalagi untuk kepentingan rakyat,” kata Ara sapaan akrab Maruarar.

Sebagai bagian dari implementasi, pemerintah bersama BUMN dan swasta mulai menyiapkan pembangunan rusun di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di kawasan Jakarta Kota.

PT Astra International Tbk melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) akan membangun sekitar 1.000 unit rusun di lahan seluas 0,65 hektare. Hunian ini dirancang memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi dengan luas sekitar 35 meter persegi.

Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana mengatakan, proyek tersebut akan direalisasikan setelah kepastian status lahan sebagai milik negara. “Segera (dibangun) setelah konfirmasi lahannya negara sudah tersedia,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri PKP menegaskan skema pembangunan dilakukan melalui kolaborasi antara negara dan swasta, dengan kepemilikan lahan tetap berada di tangan negara.

“Kita menyiapkan bagaimana skema rumah susun yang dibangun dari pembiayaan CSR. Tanahnya tetap milik negara, kemudian yang bangun swasta, kemudian dibalikin kepada negara,” kata Menteri Ara.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menilai lokasi di sekitar Stasiun Jakarta Kota memiliki prospek pengembangan yang menjanjikan sebagai kawasan hunian masa depan.

“Ya kalau secara komersial ini cukup lumayan bagus. Yang kedua adalah ini cukup jauh dari bantaran rel,” tuturnya.

Pembangunan rusun ini merupakan bagian dari program prioritas pemerintah untuk membangun tiga juta rumah guna menekan backlog perumahan nasional. Hunian tersebut akan diprioritaskan bagi MBR dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).

Dengan pemanfaatan aset negara dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap penyediaan hunian vertikal dapat menjadi solusi atas tingginya harga properti dan keterbatasan lahan di kawasan perkotaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News