Pemerintah Godok Aturan Zero Odol, Berlaku 1 Januari 2027

wmhg.org – JAKARTA. Pemerintah serius menggarap penanganan kasus kendaraan lebih dimensi lebih muatan alias over dimension over load (Odol).

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa pemerintah tengah menggodok aturan mengenai zero Odol tersebut yang ditargetkan bakal rampung pada Oktober 2025.

Jadi dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan kita tetapkan targetnya selesai di Oktober 2025, ujarnya di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Senin (6/10).

AHY menjelaskan, pemerintah membidik implementasi kebijakan zero Odol ini ditetapkan pada 1 Januari 2027. Dia pun menyebut, semua Kementerian/Lembaga terkait sepakat ihwal peraturan zero Odol agar tak ditunda lagi.

Tak hanya itu, AHY menyebut, prahara mengenai zero Odol juga telah mendapat perhatian dari kepala negara hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kita semua sepakat bahwa kebijakan zero Odol ini tidak bisa lagi ditunggu-tunggu atau pun ditunda-tunda, karena itu dengan ikhtiar dan kerja keras kita semua diharapkan tanggal 1 Januari tahun 2027, terangnya.

Untuk diketahui, pemerintah juga telah menyiapkan sembilan langkah untuk menuju zero Odol pada tahun 2027, di antaranya, terdapat sembilan hal yang akan dilakukan di antaranya pertama, mengintegrasikan data angkutan barang menggunakan sistem elektronik.

Kedua, melakukan pengawasan, pencatatan, dan penindakan kendaraan angkutan barang.

Ketiga, melakukan penetapan dan pengaturan kelas jalan provinsi dan kabupaten/kota serta penguatan penyelenggaraan jalan khusus logistik.

Keempat, melakukan peningkatan daya saing distribusi logistik melalui multi moda angkutan barang. Kelima, pembelian insentif dan disinsentif untuk badan usaha angkutan barang.

Keenam, kajian pengukuran dampak penerapan kebijakan zero Odol terhadap perekonomian, biaya logistik dan inflasi. Ketujuh, penguatan aspek ketenagakerjaan dengan standar kerja yang layak bagi pengemudi.

Kedelapan, deregulasi dan harmonisasi peraturan untuk meningkatkan efektifitas penegakan zero ODOL. Kesembilan, mendukung pembentukan komite kerja untuk mendorong percepatan pengembangan konektivitas nasional.