Pemerintah dan Pengusaha Buka Suara Soal Penundaan Pembelian Batubara oleh China

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Herlina Kartika Dewi

wmhg.org – JAKARTA. Pemerintah dan pengusaha di sektor pertambangan batubara buka suara soal kabar penundaan pembelian oleh sejumlah importir di China.

Dari kabar yang tersiar di kalangan pelaku pasar, penundaan pembelian batubara ini terkait dengan kebijakan sentralisasi ekspor melalui pengawasan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno mengaku belum mendapatkan informasi terperinci mengenai penundaan pembelian batubara oleh importir China.

Sampai sekarang belum dapat informasi yang clear betul. Perusahaan mana yang di-cancel oleh China, terus berapa kuantitasnya, saya belum dapat informasi, kata Tri saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (4/6/2026).

Pelaku usaha juga masih mendalami informasi tersebut. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani menyatakan bahwa sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari asosiasi pengusaha di China. Gita menegaskan ekspor batubara dari para pengusaha anggota APBI masih berjalan normal.

Tidak ada sejauh ini (penundaan). Harus jelas dulu kenapa mereka menunda? kan kita harus cek dulu. Jadi sejauh ini dari anggota kami, ekspor masih berjalan seperti biasa, kata Gita di sela agenda Indonesia Critical Minerals 2026, Kamis (4/6/2026).

Dari sisi pengusaha, Corporate Communication Department Head PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) Karina Novianti memastikan hingga saat ini kegiatan operasional Alamtri masih berjalan normal. Kami terus memantau perkembangan regulasi dari pemerintah, kata Karina saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (4/6/2026).

Sebelumnya beredar kabar China Coal Transportation and Distribution Association (CCTD) pada Rabu (3/6) melaporkan bahwa sejumlah importir China menunda pengiriman batubara bulan Juni 2026, menyusul rencana pemerintah Indonesia memusatkan ekspor komoditas. Aturan sentralisasi ekspor tersebut dinilai memperlambat proses transaksi, mendorong kenaikan harga, dan memperketat pasokan.

Sudirman mengingatkan risiko pengalihan pembelian dari Indonesia ke negara-negara eksportir batubara seperti Australia dan Rusia. Pemerintah maupun para pengusaha batubara Indonesia perlu segera memberikan informasi yang lebih jelas kepada pihak pembeli di luar negeri mengenai periode transisi ini, guna memberikan kepastian kepada mereka untuk tidak mengalihkan pembeliannya ke negara produsen lain, tegas Sudirman.

Head of Industrial & Transport Decarbonization Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho punya catatan serupa. Para importir di luar negeri juga membutuhkan kepastian. Apalagi, batubara merupakan komoditas yang penting bagi negara industri seperti China.

Di Negeri Panda itu, batubara tidak hanya digunakan sebagai sumber pembangkit listrik, tapi juga untuk bahan pengolahan di industri kimia (coal to chemicals).

Jadi, industri mereka juga butuh kepastian pasokan. Kalau Indonesia tidak memberikan kepastian, maka diversifikasi impor akan dilakukan oleh China. Paling dekat ke Mongolia dan Rusia, atau ke Australia, ujar Andry.

Andry mengingatkan, jika benar terjadi penundaan pembelian oleh importir China. Maka hal serupa bisa dilakukan oleh importir dari negara lainnya. Ini kekhawatiran yang akan terlihat, yang bisa memberikan tekanan kepada neraca perdagangan kita ke depan, tandas Andry.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News