Pemerintah Berencana Naikkan Tarif Ojol Sebesar 8%-15%, Begini Respons Grab

wmhg.org – JAKARTA. Grab Indonesia buka suara menanggapi rencana pemerintah untuk menaikkan tarif ojek online (ojol) sebesar 8% hingga 15% yang disesuaikan berdasarkan zonasi wilayah. Grab menyatakan siap menjalin dialog terbuka dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan demi memastikan kebijakan ini berjalan adil bagi seluruh pihak.

Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy, menegaskan bahwa Grab selalu menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan kerja sama dalam membangun komunikasi yang konstruktif, termasuk dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Kami terus menjalin koordinasi dan siap berdialog secara terbuka terkait berbagai rencana kebijakan, termasuk yang menyangkut penyesuaian tarif transportasi daring,” ujar Tirza kepada Kontan, Rabu (2/7).

Menurut Tirza, penyesuaian tarif memang dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan penghasilan mitra pengemudi. Namun, di sisi lain, hal tersebut juga harus diimbangi dengan mempertimbangkan sensitivitas harga dari sisi konsumen.

Baca Juga: Tarif Ojol Berpotensi Naik hingga 15%, Begini Respons Gojek

“Dalam konteks persaingan yang ketat di sektor ini, penting bagi penyesuaian tarif untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan pendapatan mitra dan risiko menurunnya permintaan akibat berkurangnya daya tarik harga layanan,” jelasnya.

Ia mengungkapkan bahwa Grab secara aktif mendengar dan menyerap masukan dari para mitra pengemudi melalui berbagai kanal komunikasi, seperti Kopdar rutin dan Forum Diskusi Mitra (Fordim) yang digelar di berbagai kota, baik secara langsung maupun virtual.

Forum ini menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi serta berdiskusi mengenai isu-isu aktual di lapangan secara dua arah.

Tirza juga menyampaikan bahwa perubahan seperti ini tentu menimbulkan tantangan, terutama bagi mitra pengemudi yang selama ini telah bergantung pada pendapatan dari layanan transportasi daring. Oleh karena itu, Grab berkomitmen untuk terus menjaga kelangsungan ekosistem yang sehat dan inklusif bagi semua pihak, termasuk pengguna.

“Kami memahami bahwa perubahan seperti ini tidak mudah dan akan menimbulkan tantangan bagi semua pihak. Namun kami percaya, dengan semangat kolaborasi dan keterbukaan, kita dapat mencari solusi terbaik yang mendukung keberlanjutan ekosistem transportasi digital di Indonesia,” tegas Tirza.

Hingga saat ini, pemerintah melalui Kemenhub belum merinci secara resmi waktu pemberlakuan tarif baru tersebut. Namun, diskusi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk memastikan kebijakan ini bisa diimplementasikan secara menyeluruh tanpa menimbulkan gejolak di lapangan.