Pemerintah Berencana Kerek Royalti Mineral, Apindo: Beban Pelaku Usaha Makin Berat

wmhg.org – JAKARTA. Rencana Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif royalti mineral diprediksi bakal menekan profitabilitas perusahaan tambang. 

Penyesuaian yang akan dituangkan dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025 ini menyasar sejumlah komoditas strategis. Dalam usulan tersebut, tarif royalti akan dibuat progresif mengikuti fluktuasi harga.

Sebagai contoh, royalti konsentrat tembaga yang saat ini dipatok 7% diusulkan naik menjadi 7,5% jika Harga Mineral Acuan (HMA) berada di rentang US$ 7.000 – US$ 8.500 per dry metric tonne (dmt), dan melonjak hingga 13% bila harga di atas US$ 13.000/dmt.

Selain tembaga, kenaikan tarif royalti ini juga bakal menyasar komoditas emas, perak, bijih nikel, hingga timah. 

Ketua Komite Pertambangan Minerba Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hendra Sinadia menilai rencana ini hadir di waktu yang kurang tepat mengingat berbagai tekanan eksternal yang sedang dihadapi industri.

Iya tentu setiap kenaikan tarif pajak dan non pajak (PNBP) akan memberatkan pelaku usaha, apalagi di tengah kondisi perekonomian global dan tekanan terhadap mata uang rupiah, ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (10/5/2026).

Hendra menambahkan, operasional pertambangan saat ini sudah terbebani oleh kenaikan biaya input produksi yang signifikan. Selain beban royalti yang akan naik, pelaku usaha masih harus berjibaku dengan mahalnya komponen biaya lainnya dari hulu hingga hilir.

Tingginya biaya bahan bakar dan biaya logistik serta mahalnya harga sulfur menambah beban biaya apalagi ada rencana revisi aturan penempatan DHE, perubahan persentase DMO dll, pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News