Pemerintah Belum Buka Relaksasi RKAB Nikel, Industri Tunggu Keputusan Juli 2026

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Handoyo

wmhg.org – JAKARTA. Pemerintah belum memberikan sinyal pasti terkait relaksasi penambahan kuota produksi bijih nikel pada tahun 2026. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menunggu proses pengajuan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang dijadwalkan berlangsung pada 1–31 Juli 2026.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM, Cecep Mochammad Yasin, mengatakan hingga saat ini belum ada arahan resmi mengenai tambahan kuota produksi bijih nikel nasional.

Pemerintah akan menunggu usulan revisi RKAB dari perusahaan pemegang izin usaha pertambangan sebelum mengambil keputusan.

Revisi RKAB itu kan sudah ada ketentuannya, dimulai 1 Juli – 31 Juli. Saat ini belum masuk, belum ada arahan. Nanti mungkin 1 Juli sudah ada (pengajuan tambahan kuota produksi). Semua berkesempatan, bukan nikel saja, kata Cecep saat ditemui setelah acara Dialog Mineral Kritis pada Rabu (17/6/2026).

Selain itu, asosiasi berharap proses evaluasi dan persetujuan revisi RKAB dapat dipercepat sebelum musim hujan tiba di kawasan Indonesia bagian timur, sehingga perusahaan tambang memiliki waktu memadai untuk meningkatkan produksi.

Proses evaluasi dan persetujuan revisi RKAB 2026 agar dapat dilakukan segera, sebelum masuk musim penghujan di Indonesia bagian timur dan memberikan kesempatan kepada para penambang untuk persiapan meningkatkan produksinya, ujar Arif.

Kebutuhan Bijih Nikel Nasional Diperkirakan Capai 415 Juta Ton

Berdasarkan proyeksi Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), kebutuhan bijih nikel nasional dapat mencapai sekitar 415 juta ton per tahun apabila seluruh kapasitas smelter beroperasi secara optimal.

Sebagai perbandingan, produksi bijih nikel Indonesia pada tahun lalu mencapai sekitar 320 juta ton. Sementara pada 2026, pemerintah memangkas kuota produksi dalam RKAB menjadi sekitar 250 juta hingga 270 juta ton.

APNI memperkirakan sekitar 70% produksi bijih nikel akan diserap oleh smelter RKEF, sekitar 5% dialokasikan untuk smelter ferronikel, sedangkan sekitar 25% akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas HPAL.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News