Pemerintah akan Bangun Sentra Produksi Garam di NTT Seluas 13.000 Hektar

wmhg.org – JAKARTA. Pemerintah bakal membangun tambak raksasa di Rite Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam mewujudkan target swasembada garam pada tahun 2027 mendatang.

Direktur Sumber Daya Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Frista Yorhabita menyebut pembangunan tambak raksasa ini akan menjadi sentra produksi garam dari hulu hingga hilir termasuk distribusi. Rencananya tambak akan dibangun di lahan seluas 10.000 hingga 13.000 hektar.

Jadi kita akan buat satu kawasan industri, kita akan buat pembukaan lahan tambak garam baru dengan kita intervensi beberapa teknologi. Kemudian kita akan intervensi seperti pabrik-pabrik pengolahan untuk memproses produk yang dihasilkan dari tambak, supaya tadi memenuhi kualitas dari kebutuhan di industri, kata Frista dalam konferensi pers, di kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (11/6).

Baca Juga: KKP dan PT Garam Uji Kualitas 240.000 ton Garam untuk Industri Aneka Pangan

Firsta menyebut Rote Ndao dipilih karena dekat dengan perairan Australia yang menjadi salah satu produsen garam terbaik di dunia.

Dia bilang kondisi iklim di Rote Ndao hampir serupa dengan Aurtralia. Harapannya, garam yang dihasilkan juga akan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan garam dalam negeri.

Kemudian juga di sana (Rote Ndao) karena mungkin aktivitas belum banyak, kualitas air lautnya juga masih bagus. Dan ternyata di Rote Ndao ini kami menemukan suatu area itu dengan luas hamparan yang luas, sekitar 10 ribu sampai 13 ribu yang ini status lahannya itu, tanah milik negara, jelas Frista.

KKP menargetkan kawasan sentra produksi garam ini bisa mulai produksi di tahun 2026. Kawasan ini nantinya diharapkan bisa memproduksi garam minimal 200 ton per hektar per siklus.

Adapun saat ini pemerintah masih melakukan pematangan konsep produksi garam. Rencananya, pembangunan kawasan industri akan di bagi menjadi 10 zona.

Pada zona pertama pembangunan akan dilakukan sepenuhnya menggunakan APBN. Sementara zona ke-2 sampai 10 akan melibatkan pihak swasta.

Sebelumnya, pemerintah mengakui target swasembada garam industri belum bisa tercapai dalam waktu dekat. Alih-alih mandiri pada tahun 2025 seperti rencana awal, target tersebut diundur hingga akhir tahun 2027.

Sambil menunggu kesiapan infrastruktur, pemerintah pun memutuskan melonggarkan izin impor garam industri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama untuk sektor farmasi dan makanan-minuman (mamin).

Hal ini sebagaimana disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam konferensi pers usai rapat koordinasi bersama para menteri di bidang pangan, di Jakarta, Jumat (16/5).

Nah soal garam. Sekarang Pak Menteri KKP ditargetkan nanti akhir 2027 kita akan swasembada, akan bikin pabrik ya, kata Zulhas.

Menurutnya, saat ini Indonesia masih belum mampu memproduksi garam dengan spesifikasi industri tertentu. Padahal, sebelumnya pemerintah sempat menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Dalam beleid tersebut, kebutuhan garam nasional, baik untuk konsumsi maupun industri menggunakan produksi dalam negeri.

Lebih rinci, dalam beleid itu pemerintah menetapkan tenggat waktu berbeda untuk kemandirian pasokan garam industri di sejumlah sektor. Produksi dalam negeri ditargetkan sudah mampu memenuhi kebutuhan industri aneka pangan dan farmasi paling lambat hingga akhir Desember 2025.

Sementara itu, untuk kebutuhan industri kimia, batas waktunya lebih panjang, yakni hingga 31 Desember 2027.

Nah, oleh karena itu yang industri, yang kita belum bisa bikin, yang kemarin (sempat dibatasi impornya) ada aturan Perpres No.17/2025, bahwa untuk industri itu tidak dibolehkan pada tahun Januari 2026, padahal kita belum jadi industrinya. Baru tahun 2027, jelasnya.