Pelaku Industri Alat Kesehatan Khawatirkan Dampak Penurunan Tarif Produk AS ke RI

wmhg.org – KUALA LUMPUR. Pelaku usaha di industri alat kesehatan dalam negeri menyuarakan kekhawatirannya terhadap dampak negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), yang berpotensi membuka keran impor produk asal AS dengan bea masuk sebesar 0%.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto dan Pemerintah AS telah menyepakati penurunan tarif resiprokal dari sebelumnya 32% menjadi 19%.

Sebagai imbal balik, sejumlah produk dari AS akan masuk ke pasar Indonesia tanpa dikenakan bea masuk.

Ketua Umum Gabungan Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Indonesia Raden Kartono Dwidjoesewojo menyatakan bahwa saat ini produsen dalam negeri masih menghadapi bea masuk bahan baku yang berkisar antara 0% hingga 25%.

“Bahan baku kami masih dikenakan bea masuk. Bagaimana mungkin kami bisa bersaing secara kompetitif dengan produk jadi dari AS yang masuk tanpa bea?” ungkap Kartono saat ditemui di sela acara International Healthcare Week (IHW) 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (17/7).

Ia menambahkan, sekitar 60%-75% bahan baku alat kesehatan buatan Indonesia masih bergantung pada impor, termasuk komponen seperti PCB, baut, hingga casing plastik yang sebagian besar didatangkan dari China.

Meski sejumlah produk seperti tempat tidur pasien, monitor, alat elektrokardiogram (EKG), dan tensimeter sudah bisa diproduksi secara lokal, alat berteknologi tinggi seperti magnetic resonance imaging (MRI) dan CT Scan masih banyak diimpor dari negara seperti Jerman, China, AS, dan India.

Beberapa produsen lokal memang sudah mulai mengembangkan produk tersebut, namun skalanya masih terbatas.

Menurut Kartono, masuknya produk alat kesehatan asal AS dengan tarif 0% menjadi ancaman serius bagi produsen lokal dan menuntut pelaku industri dalam negeri untuk melakukan efisiensi menyeluruh.

Ia menilai, pemerintah perlu memberikan dukungan konkret seperti pembebasan bea masuk bahan baku, kejelasan roadmap industri alat kesehatan, serta bantuan promosi ekspor.

“Selama ini roadmap industri alat kesehatan dalam negeri tidak jelas. Misalnya, pengadaan alat antropometri yang dihentikan tanpa penjelasan, padahal program baru berjalan dua tahun,” imbuhnya.

Kartono menekankan pentingnya kejelasan dari pemerintah mengenai produk apa saja yang akan diprioritaskan, serta durasi program pengadaannya, agar pelaku industri dapat menyiapkan kapasitas produksinya dengan tepat.

Ia juga berharap pemerintah aktif mendorong promosi produk dalam negeri di kancah internasional, misalnya dengan memfasilitasi booth pameran seperti yang dilakukan pemerintah Malaysia pada ajang IHW 2025.

“Perusahaan alat kesehatan dari luar negeri sering mendapat bantuan dari pemerintah mereka. Malaysia, misalnya, memberikan dukungan penuh kepada pelaku usahanya,” tuturnya.

Senada, Sekretaris Jenderal Gakeslab Faroman Avisena juga mengkritisi belum adanya rencana jangka panjang dari pemerintah dalam hal pengadaan alat kesehatan.

Padahal, menurutnya, pemerintah telah memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan pembangunan multilateral senilai sekitar Rp60 triliun.

“Tanpa roadmap yang jelas, kami bingung kapan harus mulai produksi. Sementara kami sudah investasi beli lahan, mesin, memenuhi TKDN, dan sertifikasi,” ujar Faroman.

Ia menambahkan, pengadaan alat kesehatan seharusnya dilakukan melalui tender internasional, namun tanpa arahan dari pemerintah, perusahaan lokal kesulitan mempersiapkan diri dan kalah bersaing dengan produsen global.