Pasokan BBM untuk SPBU Swasta dari Pertamina Sudah Tiba di Tanah Air

wmhg.org – JAKARTA. Bahan bakar minyak (BBM) impor tambahan jenis bensin yang akan didistribusikan ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta dipastikan sudah tiba di Tanah Air. Pasokan tersebut masuk pada 24 September 2025 dengan spesifikasi sesuai standar internasional dan hasil uji Lemigas, serta melalui mekanisme joint surveyor bersama Pertamina.

Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia mengatakan, seluruh persyaratan pengadaan sudah dipenuhi. Bahkan, Pertamina menegaskan tidak akan mengambil keuntungan dalam kondisi saat ini.

“Yang penting jadi prioritas kita sekarang adalah untuk memberikan barangnya ada di masyarakat, untuk melayani konsumen. Nah ketika sudah ada di sini, dengan spesifikasi syarat yang diberikan, pihak Pertamina saat ini posisinya menunggu, menunggu badan usaha-usaha untuk segera menyelesaikan mekanisme B2B-nya, sehingga masyarakat bisa segera terlayani sampai akhir tahun ini,” kata Anggia di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (26/9/2025).

Dwi menyebut, dari lima badan usaha (BU) swasta pengelola SPBU, empat di antaranya telah menyepakati skema kerja sama dengan Pertamina. Hanya tersisa satu BU yang belum meneken kesepakatan hingga Rabu malam. Meski demikian, pemerintah menegaskan tidak akan ikut campur dalam mekanisme bisnis antarperusahaan.

“Pemerintah prinsipnya menjembatani kebutuhannya barang usaha swasta dengan duduk bersama dengan Pertamina. Setelah itu pemerintah tidak bisa ikut campur untuk mekanisme mereka, dipaksa untuk B2B segera yang jelas,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dwi menjelaskan evaluasi kuota impor akan terus dilakukan pemerintah dengan mempertimbangkan pertumbuhan pasar SPBU swasta. Sesuai Perpres 61/2024 tentang Neraca Komoditas, badan usaha swasta wajib mengajukan kebutuhan impor untuk 2026 pada Oktober ini.

“Jadi kalau ada istilah monopoli, impor satu pintu, itu untuk tahun 2026 tidak ada, dan untuk tahun ini pun juga tidak ada, hanya mekanisme B2B dan kolaborasi yang kita jalankan,” jelasnya.

Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga memastikan kargo base fuel tiba di Jakarta hari Rabu (24/9/2025). Langkah ini menjadi tindak lanjut arahan pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang mendorong kolaborasi pemenuhan kebutuhan BBM antara Pertamina dan Badan Usaha Swasta (BU swasta).

Pertemuan dengan badan usaha swasta telah digelar dua kali, yakni Jumat (19/9) dan Selasa (23/9). Dalam pertemuan pertama, BU swasta menyatakan kesediaannya untuk membeli produk BBM berbasis base fuel yang belum dicampur aditif dan pewarna.

Pertamina dan badan usaha swasta juga bersepakat menggunakan mekanisme harga secara open book dan melibatkan pihak independen (joint surveyor) untuk memastikan kualitas produk yang disalurkan. Kesepakatan ini menjadi dasar penting bagi terjaminnya transparansi dan kepastian pasokan di lapangan.

Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengungkapkan, Pertamina membuka ruang kolaborasi dengan semangat saling menghormati aturan dan tata kelola yang berlaku.

“Pertamina Patra Niaga menawarkan mekanisme penyediaan pasokan dengan menggunakan prosedur yang ada. Harapan kami, badan usaha swasta dapat berkolaborasi dengan niat baik, sambil tetap menghormati aturan dan aspek kepatuhan yang berlaku di BUMN,” jelas Roberth dalam keterangan resmi, Rabu (24/9/2025).

Roberth menambahkan, seluruh aspek komersial juga akan dibahas lebih lanjut, dengan penekanan agar mekanisme berada dalam koridor hukum, aturan pemerintah, serta prinsip good corporate governance.

Pada pertemuan kedua hari Selasa (23/9/2025), seluruh badan usaha swasta hadir, yakni Vivo, AKR, Exxon, BP, dan Shell. Beberapa perusahaan masih memerlukan waktu untuk melakukan koordinasi dengan kantor pusat global masing-masing, namun mereka menyampaikan komitmen yang sama untuk segera menyampaikan kebutuhan kuota tambahan.

Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa kargo base fuel yang dibutuhkan telah tiba di Jakarta sesuai spesifikasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas).

Selanjutnya, mekanisme kualitas pasokan akan dipastikan melalui join surveyor, sementara pertemuan one-on-one dengan masing-masing badan usaha swasta akan dilakukan untuk membahas detail kebutuhan dan rencana distribusi ke masyarakat.

Roberth menegaskan pertemuan ini dilaksanakan dengan dasar niat baik dan semangat kolaborasi pelayanan kepada masyarakat.

“Harapan kami adalah segera mendapatkan informasi kebutuhan pasokan dari badan usaha swasta, sehingga penyaluran ke masyarakat bisa berjalan lancar. Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri ESDM agar stok BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, dapat segera tersedia sesuai kebutuhan masyarakat,” tuturnya.