Pabrikan Mobil Jepang Curhat ke Menperin Soal Penurunan Penjualan Hingga TKDN

wmhg.org – JAKARTA. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menemui tiga produsen otomotif besar asal Jepang, yakni Toyota, Suzuki, dan Daihatsu. Pertemuan ini berlangsung di Paviliun Indonesia dalam rangka World Expo 2025 Osaka, Jepang, Kamis (10/7).

Dalam pertemuan tersebut, Menperin membahas pentingnya menjaga pasar otomotif domestik Indonesia agar tetap atraktif dan kompetitif. Industri otomotif menjadi sektor strategis yang harus dijaga karena memiliki kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja.

Agus menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan prinsipal otomotif untuk memastikan keberlanjutan industri dan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia.

Agus pun meminta komitmen kepada Toyota, Suzuki, dan Daihatsu agar tidak menaikkan harga jual kendaraan produksinya dan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap tenaga kerjanya di Indonesia.

Saya secara khusus meminta agar tidak ada kenaikan harga mobil dan tidak ada PHK di Indonesia. Ini penting demi menjaga daya beli dan menjaga lapangan kerja di sektor otomotif, yang merupakan salah satu penopang industri nasional. Komitmen mereka kami apresiasi. Ini adalah langkah konkret dalam mendukung stabilitas industri otomotif di Indonesia,” ungkap Agus dalam rilis yang disiarkan Sabtu (12/7).

Dalam pertemuan tersebut, Menperin juga mendapat curhat terkait penurunan signifikan penjualan kendaraan niaga ringan di Indonesia. Chairman Suzuki Motor Corporation, Osamu Suzuki, menyatakan kekhawatirannya atas kondisi pasar yang menurun, yang berdampak pada produk andalan mereka seperti Suzuki Carry.

Namun, pihak Suzuki tetap berkomitmen mendukung pasar Indonesia dan menyambut arahan Menperin untuk tidak melakukan PHK. Agus menanggapi, dengan menyampaikan pemerintah sedang mengevaluasi berbagai kebijakan untuk merangsang kembali permintaan kendaraan niaga, termasuk melalui pembelian pemerintah daerah dan insentif fiskal untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Toyota Motor Corporation juga menyampaikan aspirasi kepada Menperin. Pihak Toyota meminta adanya relaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk kendaraan hybrid. Saat ini, beberapa varian hybrid Toyota seperti Kijang Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross sudah mencapai TKDN di atas 40%.

Namun, Toyota mengusulkan agar regulasi TKDN untuk kendaraan elektrifikasi lebih fleksibel guna menarik investasi dan mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan.

Menperin menyambut usulan tersebut dan menyatakan pemerintah terbuka untuk mendiskusikan relaksasi TKDN secara selektif dengan tetap menjaga arah kebijakan industrialisasi dalam negeri.

“Kami akan pelajari permintaan tersebut, karena prinsipnya kita ingin membangun industri otomotif nasional yang kuat namun juga kompetitif secara global,” ungkap Agus.

Di sisi lain, Agus memastikan program insentif Low Cost Green Car (LCGC) akan terus dilanjutkan hingga tahun 2031. Hal ini bertujuan untuk menjaga keterjangkauan kendaraan bagi masyarakat serta mendukung transisi elektrifikasi secara bertahap.

Sekaligus diharapkan memberikan kepastian jangka panjang bagi prinsipal dan pelaku industri untuk terus memproduksi dan mengembangkan kendaraan hemat energi di dalam negeri.

“Program LCGC berhasil meningkatkan kepemilikan kendaraan masyarakat dan mendukung industri otomotif nasional. Oleh karena itu, insentif untuk LCGC akan kami lanjutkan hingga 2031,” jelas Agus.

Kolaborasi antara pemerintah dan prinsipal otomotif berperan penting, terutama dalam menghadapi transisi elektrifikasi, tantangan global, serta menjaga keseimbangan antara produksi lokal dan ekspor. Agus mengatakan, Pemerintah Indonesia juga sedang mengupayakan berbagai langkah deregulasi dan insentif fiskal untuk mendorong iklim investasi di sektor otomotif.

Merujuk data dari Kementerian Perindustrian, industri kendaraan bermotor Indonesia memiliki skala besar dengan kontribusi signifikan dari segmen roda 4 serta roda 2 dan 3. Segmen roda 4 ditopang oleh 32 pabrikan dengan kapasitas produksi 2,35 juta unit per tahun. Menyerap tenaga kerja hingga 69,39 ribu orang, dan realisasi investasi mencapai Rp 143,91 triliun.

Sementara itu, segmen roda 2 dan 3, didukung oleh 73 pabrikan, dengan total kapasitas produksi sebesar 10,72 juta unit per tahun. Penyerapan tenaga kerja tercatat sebanyak 30,31 ribu orang, dan realisasi investasi senilai Rp 30,4 triliun.

Hingga Januari–Mei 2025, industri kendaraan roda 4 mencatat produksi 459.000 unit, penjualan 316.000 unit, dan ekspor Completely Built Up (CBU) 192.000 unit. Pada periode yang sama, industri kendaraan roda 2 dan 3 membukukan produksi 3,37 juta unit, penjualan 3,1 juta unit, serta ekspor CBU 268.000 unit.