Mulai 2026, Produksi Migas Digenjot dan Batubara Dikendalikan

wmhg.org – JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyusun arah kebijakan sektor energi yang akan dijalankan mulai 2026.

Fokus utama kebijakan tersebut diarahkan pada penguatan ketahanan energi nasional, peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas), percepatan transisi energi, serta pengendalian produksi mineral dan batubara agar tetap sejalan dengan dinamika pasar global.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan, program Kementerian ESDM pada 2026 akan menitikberatkan pada peningkatan kemandirian energi.

Salah satu target utama ialah mendorong produksi minyak bumi minimal mencapai 610.000 barel per hari (bph), lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun berjalan.

“Program Kementerian ESDM 2026 utamanya adalah peningkatan ketahanan dan kemandirian energi,” ujar Yuliot kepada Kontan, Selasa (23/12).

Selain migas, sambung Yuliot, pemerintah juga akan mempercepat implementasi program bioenergi. Mulai tahun depan, bauran bahan bakar nabati ditingkatkan melalui penerapan biodiesel B50, bioetanol E10–E15, hingga pengembangan bioavtur untuk sektor penerbangan.

Di sisi hilir, pemerintah mendorong peningkatan kapasitas pengolahan minyak di dalam negeri, baik melalui optimalisasi kilang eksisting maupun pembangunan kilang baru.

Kebijakan lainnya mencakup percepatan pengembangan energi hijau guna meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT), serta penambahan kapasitas terpasang daya listrik, terutama di daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerintah juga melanjutkan program listrik desa dan bantuan pasang baru listrik untuk memperluas akses energi.

Dari sisi hulu migas, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) sebelumnya telah mengunci target investasi sebesar US$ 16 miliar atau sekitar Rp 266,04 triliun pada 2026. Investasi tersebut diarahkan terutama untuk mendorong eksplorasi agresif.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, target tersebut telah dimasukkan dalam work program and budget (WP&B) 2026. SKK Migas menargetkan pengeboran minimal 100 sumur eksplorasi, pelaksanaan 100 kegiatan multi-stage fracturing (MSF), serta pengeboran 100 sumur di struktur atau lapangan baru.

“Dalam work program and budget 2026, paling tidak minimum 100 sumur eksplorasi, kemudian 100 MSF, dan 100 sumur di struktur atau lapangan-lapangan baru,” ujar Djoko saat Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis (Rakor Dukbis) SKK Migas 2025 di Sentul, Bogor, Rabu (3/12).

Djoko menjelaskan, saat ini tim teknis SKK Migas tengah memetakan sekitar 300 struktur potensial sebagai calon titik pengeboran. Selain eksplorasi, lembaga tersebut juga membidik kenaikan lifting minyak menjadi 610.000 bph pada 2026, lebih tinggi dibandingkan proyeksi 2025 sebesar 605.000 bph.

Optimisme tersebut ditopang oleh penerapan teknologi peningkatan produksi, seperti enhanced oil recovery (EOR), optimalisasi sumur tua dan sumur idle, serta pengelolaan sumur masyarakat.

Namun, Djoko mengakui target tersebut masih dibayangi sejumlah tantangan, mulai dari perizinan, ketidakpastian rantai pasok pengadaan, kesiapan vendor nasional, hingga pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Meski demikian, Djoko menilai terdapat perbaikan pada aspek monetisasi gas, khususnya dalam proses negosiasi harga.

“Untuk negosiasi harga gas yang sebelumnya sangat lama, sekarang alhamdulillah bisa selesai dalam waktu kurang dari satu jam, bahkan lima sampai 10 menit,” katanya.

Sementara itu, dari sektor batubara, industri diperkirakan masih menghadapi tekanan pada 2026 seiring melemahnya permintaan global.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani memperkirakan harga batubara tahun depan relatif stabil dan tidak akan mengalami perubahan signifikan dibandingkan rata-rata tahun ini.

APBI mencatat target produksi batubara nasional 2025 sebesar 735 juta ton berpotensi tidak tercapai. Hingga pertengahan tahun, realisasi produksi tertinggal akibat penurunan permintaan dari pasar utama seperti China dan India.

Menurut Gita, langkah pemerintah menyesuaikan target produksi merupakan keputusan yang rasional.

“Penetapan target sudah melalui berbagai pertimbangan, baik dari sisi kebutuhan nasional maupun dinamika pasar global,” ujarnya.

Pandangan senada disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia. Ia memperkirakan produksi batubara nasional tahun ini hanya sekitar 779 juta ton, turun sekitar 55 juta ton dibandingkan 2024.

Pelemahan ekonomi China, perang tarif, serta tren transisi energi menjadi faktor utama penurunan permintaan.

“Melihat dinamika pasar seperti ini, langkah pemerintah melakukan kontrol produksi merupakan pilihan rasional,” kata Hendra.

Namun, ia mengingatkan agar penurunan target produksi 2026 hingga di bawah 700 juta ton perlu dikaji secara mendalam karena berpotensi berdampak besar terhadap industri tambang, jasa penunjang, logistik, dan masyarakat sekitar tambang.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy menambahkan, produksi batubara nasional hingga September 2025 baru mencapai 509 juta ton, turun sekitar 15% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan tren tersebut, produksi sepanjang 2025 diperkirakan hanya 700 juta ton–720 juta ton.

Ia menilai proyeksi produksi batubara 2026 di bawah 700 juta ton cukup realistis, mengingat ketergantungan ekspor Indonesia pada Tiongkok dan India.

Di sisi lain, konsumsi domestik diperkirakan stabil di kisaran 210 juta ton–230 juta ton per tahun, sehingga penurunan ekspor sulit sepenuhnya ditutup oleh permintaan dalam negeri.