METI Dorong Pemerintah Tuntaskan RUU EBT, Target Disahkan Tahun Depan

wmhg.org – JAKARTA. Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) meminta pemerintah bersama DPR segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang hingga kini masih tertahan di Komisi XII DPR RI.

Regulasi ini dinilai krusial sebagai landasan hukum pengembangan energi bersih di Indonesia, terutama untuk menarik investasi sektor EBT yang membutuhkan kepastian. Ketua Umum METI periode 2022–2025 Wiluyo Kusdwiharto menekankan urgensi percepatan pengesahan RUU tersebut.

“Undang-undang EBT sudah kita kawal hampir 3-4 tahun, tetapi sampai sekarang masih berupa rencana. Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan UU EBT bisa disahkan pemerintah dan DPR,” kata Wiluyo di Jakarta, Sabtu (16/8/2025).

Menurut Wiluyo, keberadaan UU EBT akan menjadi acuan penting bagi pengembangan proyek energi terbarukan, baik dari sisi regulasi, perizinan, pendanaan (financing), adopsi teknologi, hingga kewajiban konten lokal. Tanpa payung hukum yang jelas, sektor EBT dinilai sulit bertumbuh optimal.

Lebih jauh, ia juga mendorong agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dipecah menjadi dua lembaga, yakni Kementerian Energi dan Kementerian Pertambangan dan Sumber Mineral.

Usulan ini dimaksudkan agar pengelolaan energi memiliki fokus khusus, mengingat energi kini menjadi kebutuhan pokok masyarakat sekaligus fondasi daya saing ekonomi.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas METI periode 2022–2025 Rachmat Gobel menegaskan konsistensi organisasi dalam memperjuangkan transisi energi bersih.

Menurutnya, ketergantungan pada energi fosil sudah menimbulkan dampak lingkungan serius, padahal Indonesia memiliki cadangan sumber daya EBT yang besar.

“Kita punya potensi panas bumi, air, hingga biomassa. Energi terbarukan bisa menjadi penopang kemandirian energi nasional dan mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Kalangan pelaku usaha menilai, hadirnya UU EBT akan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dibandingkan regulasi yang ada saat ini, yang sebagian besar masih berbentuk peraturan menteri atau peraturan presiden. Dengan landasan hukum yang jelas, investor diyakini akan lebih berani mengucurkan pendanaan untuk proyek-proyek EBT, mulai dari PLTS, PLTB, hingga geothermal.