Menteri ESDM Bahlil Usulkan Anggaran Rp 27,33 Triliun untuk Pagu Indikatif Tahun 2027

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

wmhg.org – JAKARTA. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, mengusulkan anggaran untuk pagu indikatif 2027 sebesar Rp 27,33 triliun. Angka tersebut naik sekitar 26,11% jika dibandingkan pagu anggaran di tahun 2026 yang sebesar Rp 21,67 triliun.

Khusus untuk tahun 2027, Total pagu anggaran kami, yang kami dapat dari pagu indikatif sebesar Rp 27,33 triliun, ujarnya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Bahlil menuturkan, anggaran tersebut nantinya bakal dibagi ke dalam tiga pos utama di antaranya, program strategis/infrastruktur sebesar 82% atau setara Rp 22,48 triliun.

Lalu, program publik non fisik sebesar 5% atau setara dengan Rp 1,3 triliun, serta belanja operasional sebesar Rp 3,56 triliun atau sebesar 13% dari pagu indikatif 2027.

Jadi belanja operasional ESDM itu dari total pagu anggaran 13% saja karena semua anggaran yang ada kita fokuskan untuk menyentuh pada program-progam yang ada di masyarakat, tuturnya.

Lebih rinci, anggaran Rp 27,33 triliun tersebut bakal dibagi-bagi kepada Sekretarian Jenderal Kementerian ESDM sebesar Rp 532,75 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp 124,46 miliar.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) sebesar Rp 11,32 triliun, Ditjen Ketenagalistrikan Rp 10,46 triliun, Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) sebesar Rp 702,53 miliar, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) sebesar Rp 1,82 triliun.

Kemudian, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Setjen DEN) sebesar Rp 78,60 miliar, Ditjen Penegakan Hukum ESDM sebesar Rp 86,38 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ESDM sebesar Rp 881,43 miliar, Badan Geologi sebesar Rp 749,49 miliar.

Berikutnya Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebesar Rp 474,43 miliar dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) sebesar Rp 105,31 miliar.

Memang angka ini lebih banyak habis di alokasi di Dirjen Listrik dan Dirjen Migas. Kenapa? karena ini berangkat dari rapat-rapat kerja dengan anggota Komisi XII yang selalu menyampaikan bahwa urusan Listrik Desa, urusan pemasangan gratis, urusan Jaringan Gas (Jargas), tandasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News