Menteri ESDM Bahlil Temui Muhammadiyah, Bahas Peluang Izin Tambang

wmhg.org – JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bertemu dengan pengurus organisasi masyarakat (ormas) Muhammadiyah. Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal, termasuk peluang pengelolaan wilayah tambang oleh ormas keagamaan.

Bahlil mengatakan, pertemuan ini merupakan bagian dari silaturahmi rutin dengan berbagai organisasi keagamaan.

“Saya kan sering silaturahmi, baik sama Nahdlatul Ulama (NU) maupun sama Muhammadiyah ya,” kata Bahlil di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Bahlil menuturkan, dalam pertemuan itu sempat disinggung soal peluang pengelolaan tambang bagi Muhammadiyah. Pemerintah sebelumnya telah memberikan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kepada NU, namun Muhammadiyah hingga kini belum memperoleh alokasi serupa.

“Iya sedikit (bahasa tambang), tapi bukan itu. Saya kan sebagai pemuda Islam kan boleh dong silaturahmi sama NU, sama Muhammadiyah, sama yang lain-lain juga,” kata Bahlil.

Sebelumnya dalam catatan KONTAN, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas mengungkapkan hingga terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Muhammadiyah belum mendapatkan kejelasan atas tambang yang akan diberikan dari Kementerian ESDM.

Belum ada. Kita harap supaya yang diperuntukan untuk Muhammadiyah yang sudah direncanakan oleh Pak Bahlil bisa kita terima, agar Muhammadiyah dalam waktu dekat sudah bisa mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan tambang dengan baik, ungkap Anwar, saat dihubungi, Selasa (07/10/2025).

Anwar menambahkan, dalam perhitungannya sejak adanya janji Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia untuk memberikan tambang pada Organisasi Masyarakat (Ormas) Keagamaan, pembicaraan sudah terjadi selama 1,5 tahun.

Kita dari pengurus Muhammadiyah memang sangat mengharapkan adanya keputusan dari Kementrian ESDM karena pembicaraan tentang tambang ini sudah berjalan sekitar 1,5 tahun, kata dia.

Adapun, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 terdapat potensi pemberian lahan tambang diluar sektor batubara atau diluar eks PKP2B atau wilayah bekas pengelolaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Menurut Anwar, terkait potensi diberikan tambang jenis lain, Muhammadiyah berharap adanya pembicaraan lanjutan dengan Menteri ESDM.

Ya kalau disuruh memilih, kita akan lihat apakah yang lama atau yang baru. Pokoknya kita bicarakan dengan Pak Bahlil tentang mana yang terbaik. Sebab Pak Bahlil sudah pernah bilang pokoknya akan beri yang terbaik untuk Muhammadiyah dan saya percaya akan ucapan beliau tersebut, jelas dia.

Asal tahu saja, dibandingkan dengan ormas Islam terbesar lainnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang telah lebih dulu mendapat jatah tambang batu bara, yang terletak di lahan eks-PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Kalimantan Timur dengan luas sekitar 26.000 hektar.

Sedangkan Muhammadiyah dijanjikan untuk mengelola tambang batubara yang merupakan konsesi eks PKP2B milik Adaro Energy di Kalimantan Selatan.

Janji ini diberikan Bahlil melalui kebijakan baru dari revisi UU Minerba yang memungkinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan mengelola tambang.