Masalah SLIK OJK Dinilai Hambat Akses KPR Subsidi, Ini Keluhan Pengembang

wmhg.org – JAKARTA. Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Apernas Jaya) Andriliwan Muhammad mengeluhkan, proses pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dinilai menghambat akses masyarakat terhadap pembiayaan rumah subsidi.

Keluhan itu disampaikan Andriliwan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/5).

“Sekarang ada yang cukup merepotkan juga, yaitu masalah SLIK OJK. Kemarin kami sudah dipertemukan dengan perbankan dan OJK, namun dari dua kali pertemuan itu hasilnya basi semua,” kata Andriliwan, yang juga akrab disapa Andre Bangsawan.

Ia menyoroti banyaknya calon debitur rumah subsidi yang ditolak bank karena terdeteksi memiliki tunggakan kecil dari pinjaman online (pinjol) atau paylater.

Menurutnya, masyarakat yang hanya memiliki tunggakan antara Rp1,5 juta hingga Rp2,5 juta seharusnya tidak serta-merta dilarang mengakses kredit pemilikan rumah (KPR).

“Kami mengusulkan agar tunggakan di bawah Rp2 juta itu tidak menjadi penghalang. Masa hanya karena tunggakan Rp1 juta atau Rp2 juta, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak bisa punya rumah,” tegasnya.

Selain itu, Andre juga meminta agar proses pemutihan BI Checking dilakukan secara real-time setelah debitur melunasi utangnya.

Ia menilai, keterlambatan pemutihan status kredit menjadi kendala besar bagi akses pembiayaan rumah bagi MBR.

Ia mendorong adanya regulasi atau kebijakan khusus yang memberikan relaksasi penilaian SLIK bagi segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), mengingat kemampuan finansial mereka yang terbatas.

Menurutnya, jika persoalan SLIK ini bisa diatasi, maka target ambisius pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto berpotensi tercapai.

“Apabila ini dibantu oleh Komisi V, InsyaAllah target 3 juta rumah bisa tercapai,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News