Krisis Batubara ke PLTU Mulai Terjadi, Waspada Listrik Nasional Bisa Padam!

wmhg.org -JAKARTA. Pasokan batubara ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mulai Januari sampai Februari 2026 ini seret. Pasalnya hingga saat ini Rancangan Anggaran Kerja dan Belanja (RKAB) 2026 untuk batubara belum jelas. Alhasil para perusahaan tambang batubara belum bisa menambang.

Dampaknya para perusahaan batubara tidak bisa memenuhi domestic market obligation (DMO) ke perusahaan pembangkit listrik baik PLN atau IPP swasta. Sumber KONTAN menyebutkan bahwa imbas dari belum disetujuinya RKAB 2026 membawa dampak ke PLTU di seluruh Indonesia. Pasokan ke PLTU dipotong, kata dia kepada Kontan.co.id, pada Senin (23/2).

Jika masalah pasokan batubara ke PLTU tidak ditangani, maka bisa jadi terjadi pemadaman. Saya belum tahu update soal pasokan batubara ke pembangkit, kata Priyadi Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) ke Kontan.co.id.

Bahkan, kata Priyadi, dirinya khawatir belum ada kajian yang mendalam dalam pemotongan produksi ini. Karena industri batubara ini mempunyai multiplier efek ke daerah dan ketenagakerjaan yang cukup significant, ungkap dia.

Namun demikian, Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary membantah soal pasokan batubara ke pembangkit PLN bermasalah. Aman mas, ungkap dia singkat ke Kontan.co.id.

Sebelumnya dalam berita Kontan.co.id dalam berita yang ditulis Sabrina menyebutkan bahwa sumber Kontan menyebutkan beredarnya data yang menunjukkan dugaan pemangkasan RKAB 2026 pada sejumlah perusahaan batubara, dengan penurunan bervariasi mulai dari di bawah 10% hingga lebih dari 80%. Bahkan, beberapa perusahaan disebut tidak mengalami perubahan kuota sama sekali.

Sebelum dibantah Kementerian ESDM, beredar data di kalangan pelaku usaha yang menunjukkan dugaan pemangkasan RKAB batubara 2026 pada sejumlah perusahaan dengan besaran yang bervariasi.

Dalam data tersebut, PT Asmin Bara Bronang (ABB) yang terafiliasi United Tractors (UNTR) disebut mengalami penurunan RKAB dari 7,5 juta ton menjadi 4 juta ton atau turun 47%, sementara PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN) milik TOBA tercatat turun 56% menjadi 0,88 juta ton.

Sebaliknya, beberapa produsen besar seperti PT Adaro Indonesia (AADI), PT Arutmin Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal (KPC) disebut tidak mengalami perubahan RKAB.

Data yang sama juga menyebut pemangkasan cukup dalam pada sejumlah emiten besar, antara lain PT Bayan Resources Tbk (BYAN) yang disebut mengalami penurunan RKAB hingga 53% menjadi 38 juta ton, serta PT Borneo Indobara (BIB) anak usaha Golden Energy Mines (GEMS) yang dikabarkan turun hingga 80% menjadi 11 juta ton.

Sementara itu, beberapa entitas Indo Tambangraya Megah (ITMG) seperti PT Bharinto Ekatama, PT Indominco Mandiri, PT Trubaindo Coal Mining, dan PT Nusa Persada Resources juga tercatat mengalami penurunan RKAB dengan kisaran 29% hingga 90%.

Selain itu, data tersebut mencantumkan pemangkasan RKAB pada sejumlah tambang menengah dan kecil dengan penurunan rata-rata di atas 40%, termasuk PT Antang Gunung Meratus, PT Inti Bara Perdana (IATA-MNC Energy), PT Insani Bara Perkasa, serta PT MIP dan PT MME.

Namun demikian, seluruh data tersebut belum dapat dikonfirmasi kebenarannya lantaran Kementerian ESDM menegaskan hingga kini belum menerbitkan persetujuan resmi RKAB batubara untuk tahun 2026.

Data yang beredar tersebut memicu kekhawatiran di kalangan pelaku usaha, terutama terkait potensi pembatasan produksi nasional ke kisaran 600 juta ton per tahun.