Kontroversi Udang Radioaktif, AP5I Minta Pemerintah Terapkan Zero Tolerance

wmhg.org – JAKARTA. Para pelaku usaha pengolahan dan budidaya perikanan menyoroti langkah pemerintah yang membebaskan peredaran produk udang olahan dari PT Bahari Makmur Sejati (BMS), meski fasilitas pengolahannya sebelumnya tercemar radioaktif Cesium-137 (Cs-137).

Kebijakan ini diambil setelah Badan Karantina Indonesia (Barantin) menerbitkan Sertifikat Pelepasan yang menyatakan produk tersebut aman dikonsumsi.

“Kami mengingatkan ada konsekuensi besar dari kebijakan ini, baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan,” ujar Saut Hutagalung, Juru Bicara Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) dalam keterangan resminya, Rabu (17/9/2025).

Risiko ekspor ke pasar global

Menurut Saut, keputusan pemerintah justru mengirim sinyal negatif ke pasar global, terutama Amerika Serikat (AS) yang menjadi tujuan utama ekspor udang Indonesia.

“Pasar global akan menyoroti bagaimana pemerintah Indonesia sangat longgar terhadap produk perikanan dari fasilitas yang tercemar radioaktif. Ini akan jadi sorotan tajam,” kata Saut.

Seperti diketahui, Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) telah memerintahkan penarikan (recall) terhadap udang beku produksi BMS yang dijual dengan merek Great Value di Walmart serta beberapa merek lain. Produk tersebut dinyatakan tercemar isotop radioaktif Cs-137.

FDA menegaskan masalah bukan hanya pada udangnya, tetapi juga fasilitas pengolahan yang dinilai sudah terkontaminasi radioaktif.

Meski kadar cemaran pada produk masih di bawah ambang batas konsumsi, FDA tetap menolak peredarannya dengan prinsip zero tolerance.

Respons pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cs-137, dipimpin Menko Pangan, untuk memastikan penanganan kasus ini cepat dan transparan.

Sejak 2 September 2025, sebanyak 18 kontainer udang ekspor BMS dikembalikan dari AS (Return on Board) dan sudah tiba kembali di Indonesia.

Tim gabungan dari Bea dan Cukai, Barantin, Bapeten, BRIN, KKP, dan instansi pelabuhan melakukan pemeriksaan.

Hasil pengujian menunjukkan tidak terdeteksi kandungan Cs-137 dalam produk udang, sehingga Barantin menerbitkan Sertifikat Pelepasan.

Namun, AP5I menilai pemerintah seharusnya lebih transparan dengan menampilkan data kuantitatif hasil uji, bukan sekadar kualitatif.

“Kalau FDA tahu produk ini justru dilepas ke pasar lokal atau bahkan direpackaging untuk ekspor ulang, bisa-bisa seluruh ekspor udang Indonesia diblokir,” ujar Saut.

Sektor strategis terancam

Saut menambahkan, kebijakan longgar berisiko meruntuhkan kepercayaan global pada udang Indonesia.

Padahal, sektor ini strategis karena menyerap ribuan tenaga kerja dan berkontribusi besar pada ekspor.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, volume ekspor udang Indonesia pada 2024 mencapai 214,58 ribu ton senilai US$ 1,68 miliar.

Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai eksportir udang terbesar kelima di dunia, setelah Ekuador, India, Vietnam, dan Tiongkok. Amerika Serikat menjadi pasar utama.

“Kalau kepercayaan pasar hilang dan posisi Indonesia digantikan negara lain, akan sulit untuk merebut kembali,” pungkas Saut.