Komnas Pengendalian Tembakau Desak Menkeu Batalkan Keputusan Tak Naikkan Cukai Rokok

wmhg.org – JAKARTA. Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2026 menuai kritik keras dari kelompok masyarakat sipil.

Sekretaris Jenderal Komnas Pengendalian Tembakau, Tulus Abadi, menilai langkah tersebut bertentangan dengan mandat undang-undang sekaligus membahayakan kesehatan publik.

Menurut Tulus, fungsi cukai tidak hanya menambah penerimaan negara, melainkan juga sebagai instrumen pengendalian konsumsi.

“Membiarkan cukai rokok tidak naik sama saja memfasilitasi pembunuhan masyarakat secara sistematis. WHO mencatat rokok menyebabkan 263 ribu kematian per tahun di Indonesia,” ujarnya dalam konferensi pers daring, Selasa (30/9/2025).

Tulus menyebut keputusan Menkeu Purbaya sebagai bentuk “sesat pikir” baik secara normatif maupun empiris.

Ia menegaskan, Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang cukai jelas memandatkan tarif cukai rokok sebesar 57% dari harga jual, sedangkan implementasinya baru mencapai 38%–42%.

“Indonesia bahkan masih jauh dari standar internasional 75% sesuai FCTC. Ini mestinya dipahami seorang Menkeu,” tegasnya.

Ia juga mengkritik keras pertemuan Menkeu dengan perwakilan industri rokok dari GAPPRI, termasuk PT Djarum, PT Gudang Garam Tbk, dan PT Wismilak Inti Makmur Tbk, sebelum keputusan itu diumumkan.

“Interferensi industri rokok di Indonesia sangat tinggi, skor 84,5 tertinggi di dunia. Pertemuan itu memalukan dan menunjukkan konflik kepentingan,” kata Tulus.

Dalih pemerintah bahwa kenaikan cukai mendorong maraknya rokok ilegal juga dianggap tidak logis. Menurutnya, masalah sebenarnya terletak pada lemahnya penegakan hukum.

“Di banyak negara, termasuk Inggris, cukai tinggi tidak otomatis memperbesar peredaran rokok ilegal jika penegakan hukum berjalan efektif,” jelasnya.

Tulus menambahkan, peredaran rokok ilegal justru merugikan semua pihak: negara kehilangan penerimaan, industri menghadapi persaingan tidak sehat, sementara masyarakat mengonsumsi produk berbahaya tanpa informasi kandungan.

“Menteri seharusnya tegas memberantas rokok ilegal, bukan malah membatalkan kenaikan cukai,” tegasnya.

Koalisi pengendalian tembakau pun menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.

Pertama, membatalkan keputusan tidak menaikkan tarif cukai 2026 serta menyesuaikan kenaikan minimal 25% per tahun sesuai rekomendasi WHO.

Kedua, melakukan reformasi struktural berupa penyederhanaan golongan cukai, mendekatkan jarak tarif antar golongan, menghapus diskon, dan menetapkan harga jual eceran (HJE) tinggi agar rokok semakin tidak terjangkau.

Ketiga, menerapkan kebijakan multi-tahun untuk CHT demi memastikan komitmen perlindungan rakyat dari produk tembakau tanpa dinamika dan tekanan industri.

Keempat, menghentikan konflik kepentingan dengan industri rokok.

“Kebijakan fiskal yang berdampak langsung pada kesehatan publik seharusnya melibatkan pakar kesehatan, bukan hanya pelaku industri,” pungkas Tulus.