Kementerian ESDM Kembalikan Izin Tambang, Tapi Mayoritas Masih Terancam Dicabut

wmhg.org – JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai mengembalikan sebagian izin usaha pertambangan (IUP) yang sebelumnya ditangguhkan.

Langkah ini dilakukan setelah sejumlah perusahaan tambang memenuhi kewajiban mereka dengan membayar dana jaminan reklamasi pascatambang serta memperbaiki dokumen administratif, termasuk koreksi pada laporan produksi yang melampaui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa perusahaan yang sudah memenuhi persyaratan diperbolehkan kembali beroperasi. “Sebagiannya sudah jalan,” ujarnya di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Kamis (9/10).

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan saat ini sekitar 10–15 perusahaan telah melunasi kewajiban jaminan reklamasi sehingga sanksinya dicabut.

Meski begitu, sebagian besar perusahaan tambang masih belum menyelesaikan kewajibannya.

“Kami sudah sampaikan peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Operasi mereka kami hentikan sementara, dan diberi waktu 60 hari sejak surat penangguhan diterbitkan. Kalau tidak ada tindak lanjut, izin tambang akan dicabut,” tegas Tri.

Ia menambahkan, meski izin dicabut, kewajiban reklamasi pascatambang tetap melekat pada perusahaan. Artinya, tanggung jawab memulihkan lahan bekas tambang tetap harus ditunaikan.

Bukan Anggota Asosiasi Besar

Penangguhan terhadap 190 perusahaan tambang ini juga menuai klarifikasi dari asosiasi industri.

Indonesia Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), hingga Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menegaskan bahwa tidak ada satupun anggotanya yang masuk dalam daftar perusahaan yang disanksi.

“Tidak ada anggota IMA dalam 190 perusahaan tersebut,” kata Direktur Eksekutif IMA, Hendra Sinadia.

Hal senada disampaikan Plt Direktur Eksekutif APBI, Gita Mahyarani, serta Dewan Penasihat APNI, Djoko Widajatno.

Meski demikian, APNI mendukung langkah pemerintah menegakkan aturan terkait kewajiban lingkungan.

Djoko menilai pemerintah juga perlu memberi ruang transisi bagi perusahaan yang tengah menghadapi kesulitan arus kas atau sedang menyesuaikan diri dengan sistem digital perizinan.

Kebijakan penghentian sementara 190 tambang tersebut tertuang dalam surat Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor T-1533/MB.07/DJB.T/2025 yang ditandatangani pada 18 September 2025.

Hingga kini, baru belasan perusahaan yang melunasi kewajiban dan memperoleh kembali izin operasionalnya.

Adapun jaminan reklamasi tambang adalah dana yang wajib disediakan pemegang IUP atau IUPK sebagai bentuk komitmen untuk melakukan pemulihan lingkungan, mulai dari menata lahan bekas tambang hingga memperbaiki kualitas lingkungan hidup.