Kemenperin: Dari 170 Kawasan Industri, Baru 31 Kawasan yang Berstatus OVNI

wmhg.org – JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong penetapan Objek Vital Nasional di bidang Industri (OVNI) bagi kawasan industri. Penetapan OVNI dinilai bisa meningkatkan keamanan kawasan industri sekaligus memberikan kepastian berusaha bagi investor.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy mengungkapkan bahwa OVNI merupakan fasilitas strategis non-fiskal bagi kawasan industri. Penetapan OVNI memberikan jaminan keamanan yang lebih terstandar.

Ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan industri nasional yang saat ini menjadi tulang punggung target pertumbuhan ekonomi 8% pada periode 2025–2029,” ungkap Tri dalam rilis yang disiarkan Minggu (15/6).

Tri membeberkan, dari 170 kawasan industri yang memiliki izin usaha, baru 31 kawasan yang ditetapkan sebagai OVNI.

Menurut Tri, angka ini masih tergolong rendah mengingat pentingnya penetapan OVNI sebagai upaya preventif terhadap berbagai gangguan keamanan yang selama ini mengganggu operasional industri.

Gangguan itu seperti perebutan pengelolaan limbah yang bernilai ekonomis, vendor internal, hingga intervensi oknum luar.

“Selain memberikan rasa aman, OVNI juga memperkuat manajemen pengamanan internal perusahaan dan mempererat hubungan kawasan industri dengan lingkungan sekitar,” kata Tri.

Kemenperin ingin perusahaan industri dapat membangun sistem keamanan yang swadaya dan selaras dengan standar Kepolisian RI, supaya produktivitas tetap terjaga dan investasi terus tumbuh.

“Mengenai pentingnya OVNI, beberapa waktu lalu kami melakukan sosialisasi yang menyasar kawasan industri di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten sebagai lokus prioritas,” imbuh Tri.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar menyambut baik langkah tersebut. Sanny menilai penetapan OVNI merupakan bentuk kepastian hukum dan dukungan konkret dari pemerintah kepada pelaku industri.

“Bagi kawasan industri, OVNI adalah sinyal positif bahwa negara hadir memberikan perlindungan. Ini akan sangat membantu kami dalam menjaga kelancaran operasional,” ujar Sanny.

Hal senada disampaikan oleh Akhmad Ma’ruf Maulana, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Akhmad yang juga Anggota Dewan Pertimbangan HKI Indonesia ini mengungkapkan bahwa gangguan keamanan selama ini sering kali menimbulkan biaya ekonomi tinggi. 

“Dengan OVNI, kawasan industri bisa mendapatkan dukungan pengamanan dari Kepolisian. Ini menjadi bentuk sinergi yang penting antara sektor industri, pemerintah, dan aparat penegak hukum,” kata Akhmad.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan sosialisasi, Dirjen KPAII Kemenperin melakukan penyerahan Surat Keputusan Penetapan OVNI kepada PT Jababeka Tbk. Perusahaan ini tercatat telah tiga kali menerima perpanjangan status OVNI.

Direktur Utama PT Jababeka Infrastruktur, Didik Purbadi mengungkapkan keberadaan OVNI menjadi penyangga penting agar kawasan industri dan para tenant dapat beroperasi dengan baik.