Inkonsistensi Kebijakan Soal Upah Hambat Rencana Investasi Dunia Usaha

wmhg.org-JAKARTA. Inkonsistensi kebijakan Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dinilai semakin memberatkan dunia usaha. Inkonsistensi kebijakan juga tercermin dari ketentuan soal upah.

Menyikapi dari rencana pemerintah terkain kenaikan upah minimum provinsi (UMP), kami juga merasa ini adalah suatu hal yang harus jadi perhatian kita. Bahwa selama ini sudah ditetapkan formula yang ada, ini juga sudah menimbulkan ketidakpastian bagi investor, kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesa (Apindo) Shinta Kamdani di Jakarta, Selasa (26/11).

Shinta menambahkan, dalam upaya menjaring investor-investor baru, pihaknya selalu dihadapkan pada keluhan tentang ketidakpastian disisi bisnis.

Dengn kondisi ini saya (dapat) banyak pertanyaan, ini apa yang terjadi? kenapa banyak ketidakpastian? kenapa ada perubahan lagi? Ini banyak pertanyaan dari investor, ujar Shinta.

Shinta turut menyoroti rencana kenaikan UMP yang formulanya telah berubah sebanyak 4 kali. Padahal, disisi lain dunia usaha menghadapi tantangan lain yang lebih mendesak yakni penciptaan lapangan kerja.

Ini harus menjadi perhatian kita, bagaimana meningkatnya informal sector padahal kita mau justru lebih banyak informal sector yang lebih terhidupin, punya kesejahteraan yang cukup, tegas Shinta.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menambahkan, Apindo telah berkoordinasi dengan Kementrian Ketenagakerjaan mengenai perubahan regulasi UMP.

Kita sampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja, kita kecewa tpi kita nggak boleh berhenti berharap terhadap negara ini, ungkap Bob dalam kesempatan yang sama.

Bob menilai persoalan soal upah minimum merupakan persoalan rutin tahunan selama 13 ahun terakhir. Menurutnya, persoalan upah minimum turut mempengaruhi iklim investasi di Indonesia.

Jadi kesempatan pada 2011 kita untuk leading itu menurut saya gagal begitu saja karena isu pengupahan, kata Bob.