Indonesia Gandeng Singapura untuk Bangun Kawasan Industri Berkelanjutan di Riau

wmhg.org – JAKARTA. Indonesia akan menggandeng Singapura untuk membangun Kawasan Industri Berkelanjutan di kawasan Kepulauan Riau, tepatnya di kawasan Batam, Bintan dan Karimun (BBK).

Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Kedua Bidang Perdagangan dan Industri Singapura, Tan See Leng di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/06).

Kita juga akan membangun sebuah task force (satuan tugas) bersama untuk mempelajari pembangunan Zona Industri ini, kata Tan See Leng dalam paparannya.

Dalam kesempatan yang sama, menurut Bahlil pembangunan Zona Industri ini adalah salah satu timbal balik dari langkah terbukanya keran ekspor listrik bersih berbasis EBT dari Indonesia ke Singapura.

Kita kasih ke para saudara-saudara kita listrik. Tapi saudara-saudara kita di negara tetangga juga melakukan kerja sama dengan kita, untuk membangun kawasan industri dalam bidang hilirisasi, itu sebenarnya esensinya, ungkap dia.

Lebih detail, Indonesia merencanakan ekspor listrik ke Singapura sebesar 3,4 Gigawatt (GW) dengan pembagian 18,7 GWp berasal dari produksi panel surya atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan 35,7 GWh berasal dari produksi baterai.

Sayangnya, Bahlil belum bisa menyebut nilai investasi yang akan ditanamkan negara Singa itu untuk membangun industri berkelanjutan. Keputusan nilai investasi kata dia akan dibahas lebih lanjut dalam kunjungan Presiden Prabowo ke Singapura pada 16 Juni mendatang.

Nanti saya akan umumkan, nanti kan Bapak Presiden akan ke Singapura dulu, bapak Presiden akan ke Singapura dalam beberapa hari ini, setelah itu baru kita akan berbicara (nilai investasi), jelas dia.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto akan melakukan lawatan kenegaraan ke Singapura dan bertemu Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong awal pekan depan. Keduanya akan membahas mengenai prioritas kerja sama strategis dalam konteks pemerintahan dan kabinet baru dari kedua negara.