Himperra Menilai Perlu Ada Terobosan Regulasi Agar Program 3 Juta Rumah Tercapai

wmhg.org – JAKARTA. Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) berkomitmen mendukung penyediaan rumah subsidi untuk mewujudkan program 3 juta rumah yang menjadi program pemerintah Prabowo-Gibran.

Hal itu ditekankan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himpperra yang digelar 19 Desember 2024. Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Piyono mengatakan, selama ini capaian pembangunan rumah yang berhasil dibangun 3.000-an anggota Himppera yang sekitar 50.000-an per tahun.

“Sekitar 34.000 rumah bersubsidi, sisanya komersial. Terkait dukungan Program 3 juta rumah, Menteri PKP minta produksi dari anggota Himperra bisa 3 kali lipatnya, 150.000 per tahun,” kata Ari dalam keterangannya, Jumat (27/12).

Namun, Ari mengatakan masih ada tantangan Himppera dalam pengadaan 3 juta rumah, yakni belum matching antara permintaan dan suplai di lapangan.

Menurutnya, program itu perlu memperhitungkan kesesuaian permintaan dan suplai. Kalau hanya mengandalkan permintaan dari konsumen KPR-FLPP, penyerapan rumah subsidi yang rata-rata 200.000 unit per tahun sulit akan melonjak 5 kali lipat menjadi 1 juta unit per tahun.

Ari mengungkapkan, hingga 24 Desember 2024, masih terdapat 45.000 stok rumah yang sudah terbangun dan masih menunggu akad kredit rumah bersubsidi melalui KPR-FLPP. Dari jumlah itu, sebanyak 15.000 unit dibangun oleh anggota Himperra.

Himperra juga mengusulkan kepada Pemerintah bahwa program 3 juta rumah menyentuh masyarakat berpenghasilan bulanan di bawah Rp 2 juta, serta masyarakat milenial berpenghasilan di atas Rp 8 juta-Rp 10 juta per bulan. Pasar tersebut dinilai masih sangat besar dengan harga rumah maksimum Rp 500 juta.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah perlu melakukan terobosan regulasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Negara yang lain. Salah satunya dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memanfaatkan dana dari BPJS Ketenagakerjaan.

Dana kelolaan BPS Ketenagakerjaan total mencapai Rp 700 triliun, dengan manfaat layanan tambahan dalam program jaminan hari tua (JHT) sebesar 20% atau senilai Rp 140 triliun.

Ari bilang, terobosan regulasi diperlukan agar dana JHT itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan dengan tingkat suku bunga di bawah 7 persen atau mendekati suku bunga KPR-FLPP.

”Mayoritas nasabah KPR, kan, pekerja anggota BPJS Ketenagakerjaan sehingga peruntukan manfaat layanan tambahan untuk pembiayaan perumahan tidak salah sasaran,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pihaknya siap membantu para pengembang. Sehingga terjadi saling sinergi dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah. K

“Kita tidak bisa bekerja sendirian. Kalau perlu ada MoU dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Dirjen Pajak untuk membantu kita,” kata Menteri PKP.

Ara mengatakan, saat ini baru ada kepastian dana FLPP untuk membangun 220.000 unit rumah subsidi per tahun. Artinya, masih diperlukan inovasi dan solusi untuk membangun 2.742.569 unit lagi guna mencapai target program 3 juta rumah.

“Kami mengusulkan agar ada tambahan menjadi 500.000 rumah atau bertambah 280.000 unit dengan komposisi baru 50:50 sehingga total anggaran Rp49,22 triliun,” papar Ara.