Gapensi Soroti Lonjakan Biaya dan Skema Proyek, Kontraktor Nasional Tertekan

​wmhg.org – JAKARTA. Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menyoroti tekanan berat yang tengah dihadapi sektor jasa konstruksi nasional akibat lonjakan biaya operasional dan dinamika kebijakan pengadaan proyek pemerintah.

Ketua Umum Gapensi Andi Rukman Nurdin Karumpa menyampaikan bahwa kenaikan harga energi global, khususnya bahan bakar industri, telah mendorong peningkatan biaya konstruksi secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir.

“Dalam periode Februari hingga April 2026, kami melihat kenaikan biaya konstruksi dapat mencapai 3% hingga 8%, dan berpotensi meningkat lebih tinggi apabila kondisi ini berlanjut,” ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (10/4/2026).

Kenaikan harga solar industri yang kini berada di kisaran Rp21.000–Rp23.000 per liter, dari sebelumnya Rp18.000–Rp20.000, turut memicu kenaikan harga material utama seperti aspal, semen, dan baja.

Sekretaris Jenderal Gapensi La Ode Safiul Akbar menegaskan, tanpa adanya penyesuaian harga proyek, kontraktor berpotensi mengalami kerugian signifikan.

“Kami meminta agar proyek yang belum berkontrak diberikan ruang untuk penyesuaian harga agar pelaku usaha tidak menanggung beban biaya yang tidak sesuai dengan kondisi riil saat ini,” jelasnya.

Gapensi pun mendesak pemerintah segera menerapkan skema penyesuaian harga (eskalasi), terutama untuk proyek-proyek yang belum dikontrak, mengingat harga acuan masih mengacu pada kondisi tahun sebelumnya.

Selain itu, Gapensi juga menyoroti pentingnya keadilan dalam distribusi proyek konstruksi nasional.

Asosiasi menilai, skema swakelola dalam skala besar berpotensi mengurangi ruang partisipasi kontraktor swasta.

Beberapa poin yang menjadi perhatian Gapensi antara lain perlunya tender terbuka untuk proyek konstruksi, pelibatan swasta nasional dalam proyek bernilai besar, serta evaluasi terhadap praktik swakelola yang dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian, termasuk dalam hal pembayaran.

Menurut Gapensi, dominasi skema tertentu juga berisiko menekan jumlah pelaku usaha konstruksi, yang tercermin dari tren penurunan jumlah anggota asosiasi dalam beberapa tahun terakhir.

Lebih jauh, tekanan yang terjadi tidak hanya berdampak pada margin keuntungan, tetapi juga mengancam keberlangsungan usaha, khususnya bagi kontraktor skala kecil dan menengah.

“Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa penyesuaian kebijakan, maka cepat atau lambat pelaku usaha konstruksi akan mengalami kesulitan bahkan berpotensi berhenti beroperasi,” tegas La Ode.

Sebagai mitra strategis pemerintah, Gapensi tetap mendukung program pembangunan nasional.

Namun, mereka menekankan pentingnya pemerataan distribusi proyek antara BUMN dan swasta nasional, peningkatan keterlibatan pelaku usaha daerah, serta penguatan ekosistem konstruksi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami berharap proyek-proyek besar juga dapat melibatkan swasta nasional, sehingga tidak terjadi ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan hingga ke daerah,” tutup Andi Rukman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News