Efektivitas Subsidi LPG 3 Kg: Perpres Baru Perlu Pengawasan

wmhg.org – JAKARTA. Di tengah langkah pemerintah untuk menerbitkan peraturan baru terkait penyaluran LPG 3 kg, sejumlah pengamat menilai perlu adanya pengujian terhadap penegakan hukum atas penyaluran barang subsidi di Indonesia tersebut.

Menurut pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, pemerintah bisa saja melakukan revisi atau mengeluarkan peraturan baru dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur penyaluran dan penerima LPG 3 kg, namun jika masih terdapat kelemahan dalam penegakan hukum atas Perpres tersebut, maka semuanya akan sia-sia.

Kelemahan dari kebijakan LPG adalah karena law enforcement-nya (penegakan hukum) tidak. Jadi bebas, yang mau keruk anggaran subsidi itu, penerima yang harusnya tidak boleh menerima, kata Agus kepada Kontan, Minggu (21/12/2025).

Agus menambahkan rata-rata subsidi LPG 3 kg di Indonesia per tahun selalu di atas Rp 60 triliun, bahkan di sepanjang tahun 2024, pemerintah menganggarkan Rp 93 triliun untuk penyaluran 8,02 juta ton LPG.

Selanjutnya: Belanja Pemda Lambat Jelang Akhir Tahun, SiLPA APBD 2025 Berpotensi Membesar

Menarik Dibaca: Dana Transaksi Tidak Sesuai? Ini Cara Mudah Atur Selisih Pencairan Dana Merchant

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News