Banyak Penggilingan Padi Berhenti Operasi, Rantai Tata Niaga Beras Jadi Sorotan

wmhg.org – JAKARTA. Persoalan di rantai tata niaga beras kembali mengemuka. Kali ini, sorotan tertuju pada maraknya pabrik penggilingan padi yang berhenti beroperasi.

Merangkum sejumlah informasi, penutupan pabrik penggilingan terjadi pada sejumlah daerah lumbung padi, seperti di Karawang. Dikabarkan bahwa 10 dari 23 penggilingan di Karawang atau sekitar 40% berhenti beroperasi.

Pabrik beras di beberapa wilayah, seperti Sukoharjo, Sragen dan Karanganyar dilaporkan tutup operasional. Begitu juga dengan sejumlah pabrik beras di daerah Jawa Timur.

Informasi yang beredar, para pelaku usaha cemas dengan efek penegakan hukum terkait dugaan praktik pengoplosan beras. Ini yang menjadi salah satu faktor yang membuat para pelaku usaha memilih menutup operasional.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengamini adanya penutupan operasi penggilingan di sejumlah daerah. Di provinsi lain juga terjadi seperti halnya di Karawang, ungkap Sutarto saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (12/8/2025).

Sutarto mengemukakan bahwa harga gabah yang mahal tidak memungkinkan untuk diproduksi menjadi beras sesuai patokan Harga Eceran Tertinggi (HET). Menurut dia, hal ini juga menjadi salah satu masalah klasik yang membuat pelaku usaha menghentikan operasional pabrik penggilingannya.

Gejala penutupan sementara memang setiap tahunnya terjadi pada saat produksi gabah yang rendah dengan harga tinggi, kata Sutarto.

Persoalan ini mesti diatasi, lantaran berpotensi mengganggu pasokan beras.

Dalam jangka pendek ini terjadi penurunan pasokan beras, sekalipun tidak merata, imbuh Sutarto.

Sutarto menyampaikan, setidaknya ada empat hal yang menjadi catatan dan harapan pengusaha beras dan penggilingan padi. Pertama, pemerintah dan lembaga terkait perlu memberikan ketenangan berusaha.

Kedua, HET beras perlu segera ditetapkan. Ketiga, pengadaan gabah atau beras pemerintah dari dalam negeri agar dihentikan terlebih dulu. Keempat, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau bantuan sosial disalurkan secara masif.

Dihubungi terpisah, Mokhamad Suyamto selaku Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog enggan memberikan tanggapan terkait maraknya penutupan pabrik penggilingan padi, maupun persoalan HET. Suyamto menegaskan, sebagai operator, fokus Bulog saat ini adalah menjalankan penugasan penyaluran beras SPHP.

Pada periode Juli – Desember 2025, target penyaluran beras SPHP mencapai 1,3 juta ton. Dimulai sejak pertengahan Juli, realisasinya baru menyentuh sekitar 19.000 ton sampai dengan akhir bulan lalu.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan fluktuasi harga. Dengan program ini, diharapkan masyarakat mendapatkan kemudahan akses dalam mendapatkan beras berkualitas dengan harga yang terjangkau, dan membuat harga beras menjadi stabil, kata Suyamto.

Suyamto menyampaikan, penyaluran SPHP dilakukan tidak hanya melalui pedagang eceran di pasar, toko binaan Pemda, serta ritel modern saja. Tetapi juga melibatkan sejumlah pihak/instansi, seperti RPK (Rumah Pangan Kita – kios binaan Bulog), TNI dan Polri, sejumlah BUMN strategis, hingga Koperasi Merah Putih.

Asal tahu saja, persoalan di rantai tata niaga beras turut menjadi perhatian Ombudsman Republik Indonesia (RI). Dalam rilis yang disiarkan pada Jumat (8/8), Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengungkapkan harga gabah saat ini sudah mencapai di kisaran Rp 7.500 – Rp 8.400 per kilogram (kg).

Hal ini akan mendorong kenaikan harga beras, sehingga HET beras akan sulit terpatuhi. Di tingkat penggilingan padi, persaingan untuk mendapatkan gabah semakin ketat. Memicu banyak penggilingan padi kecil tidak beroperasi, bahkan sudah ada yang menutup operasi.

Gudang penggilingan padi banyak yang kosong tidak memiliki stok gabah maupun beras, akibat kekhawatiran para pelaku usaha terhadap kebijakan tata niaga perberasan saat ini, mengutip rilis yang disiarkan Ombudsman RI pada Jumat (8/8/2025).

Sementara itu, harga beras di pasar naik sekitar Rp 2.000 – Rp 3.000 per kg, dan mayoritas beras dijual dalam bentuk curah tanpa label mutu. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ombudsman RI menekankan perlunya langkah mitigasi Pemerintah untuk menciptakan iklim perdagangan beras yang kondusif.

Dengan begitu, stok beras pada Bulog dapat tersalurkan, mengevaluasi penerapan HET beras sesuai kondisi riil, serta membina dan menata industri penggilingan padi. Dalam kondisi persaingan gabah yang sangat tinggi, Ombudsman menilai penerapan HET beras premium tidak efektif.

Ombudsman juga mendorong evaluasi penyaluran beras SPHP agar dilakukan pada periode yang tepat, yakni Agustus hingga Januari. Rekomendasi berikutnya adalah meninjau ulang rantai distribusi dari Bulog-Ritel-Konsumen menjadi Bulog-Penggilingan Padi-Ritel-Konsumen.