Bahlil Soroti Pemadaman Listrik Bergilir, Tuntut PLN Tuntaskan Persoalan Teknis

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Khomarul Hidayat

wmhg.org – JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal pemadaman listrik bergilir yang sedang marak terjadi di berbagai daerah.

Bahlil mengklaim pemerintah menaruh perhatian penuh atas terjadinya pemadaman bergilir oleh  PT PLN (Persero), yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

Bahlil meminta PLN segera mengambil langkah mitigasi yang terukur dan komprehensif agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak adalagi pemadaman. Dengan kata lain segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya ini kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN, kata Bahlil melalui keterangan resmi pada Sabtu (20/6/2026).

Bahlil menegaskan, PLN perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional dan memastikan seluruh proses berjalan secara optimal. Menurut Bahlil, langkah mitigasi yang tepat menjadi kunci agar gangguan serupa tidak kembali dirasakan masyarakat. Bahlil pun  telah melakukan koordinasi dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo.

Tadi saya juga sudah berbicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk di dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Yang mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Listrik, bukan kami. Kami regulasinya sementara yang melaksanakan kegiatan adalah PLN, ujar Bahlil.

Di sisi lain, Bahlil membantah anggapan bahwa pemadaman terjadi karena kurangnya pasokan bahan bakar di sejumlah pembangkit. Dia mengklaim, secara umum kebutuhan batubara untuk PLN telah diantisipasi melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan batubara nasional.

Bahlil mengatakan, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) telah memberikan penugasan kepada perusahaan batubara untuk memasok sekitar 180 juta – 190 juta ton untuk mengamankan kebutuhan di dalam negeri. Adapun, kebutuhan batubara untuk PLN pada tahun 2026 tercatat sebesar 154 juta ton. 

Dari jumlah tersebut, sekitar 134 juta ton batubara telah terkontrak dengan PLN. Pemerintah pun menegaskan agar PLN segera menuntaskan persoalan teknis yang menyebabkan pemadaman serta memperkuat sistem pengawasan dan mitigasi operasional. 

Total kebutuhan batubara PLN itu 154 juta. Dirjen Minerba sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batubara nasional itu sebesar 180 sampai 190 juta yang sudah dikontrakan 134 juta ton, artinya tinggal sekitar 18 juta kan? Dimananya ada kekurangan. Teknisnya, untuk sampai di power plan-nya itu bukan tugas Dirijen Menerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN, tandas Bahlil.

Di Jawa bagian barat, antara lain PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLTU Suralaya 1-8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 dan 10, PLTU Indramayu. Di Jawa bagian timur, di antaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan dan PLTU Tanjung Awar-awar.

Selain itu, Darmawan menyampaikan ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa. Tanpa merinci dua PLTU yang dimaksud, Darmawan menyebut PLTU tersebut dimiliki dan dioperasikan oleh swasta alias IPP. Dua PLTU besar tersebut mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.

Untuk itu kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa, tandas Darmawan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News