APSyFI: Industri TPT Nasional Masih Sulit untuk Pulih dalam Jangka Pendek

wmhg.orgD – JAKARTA. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menyebut, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) masih sulit untuk lepas dari jurang keterpurukan dalam waktu dekat.

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, maraknya produk TPT impor di pasar sangat berdampak terhadap kinerja dan kelangsungan usaha sektor industri tersebut.

Padahal, pasar domestik menjadi tumpuan utama bagi para produsen TPT di tengah ketidakpastian global yang mempengaruhi permintaan ekspor.

Akibatnya, tingkat utilisasi rata-rata industri TPT terus menyusut hingga sekitar 50%. Khusus di sektor hulu TPT, tingkat utilisasinya tinggal sekitar 45% pada kuartal IV-2024.

APSyFI juga memperkirakan masih akan ada lagi perusahaan-perusahaan TPT yang tutup, sehingga PHK karyawan sulit terhindarkan.

Terbaru, raksasa garmen PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex mendapat penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung (MA), sehingga status pailit perusahaan ini berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Imbasnya, lebih dari 3.000 karyawan Sritex dirumahkan.

Di luar Sritex, sudah ada puluhan bahkan ratusan ribu karyawan industri TPT lainnya yang turut mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Jumlah karyawan yang terkena PHK bisa saja lebih banyak lantaran tidak semua perusahaan melaporkan kejadian tersebut ke asosiasi maupun stakeholder terkait.

“Kelihatannya pemerintah belum mau melakukan pengendalian impor garmen dan pemberantasan impor ilegal,” ujar dia, Minggu (22/12)

APSyFI turut menyoroti kebijakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% yang berlaku pada awal 2025 mendatang. Menurut Redma, PPN 12% akan menambah beban produsen TPT maupun konsumen itu sendiri.

Meski besaran tambahan PPN dilanjutkan ke konsumen melalui kenaikan harga produk, pihak produsen tetap harus mengalokasikan biaya agar arus kas terjaga.

“Baiknya PPN untuk impor saja yang dinaikkan di atas 20%, tapi pasti para importir akan protes,” tandas dia.