Apindo: WFH Tak Bisa Diterapkan ke Semua Sektor, Ini Alasannya

wmhg.org – JAKARTA. Rencana pemerintah mengkaji penerapan work from home (WFH) guna menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) menuai respons dari kalangan dunia usaha.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menilai, kebijakan WFH tidak bisa diterapkan secara menyeluruh di semua sektor industri.

Menurutnya, setiap perusahaan memiliki karakteristik berbeda, terutama sektor manufaktur yang mengharuskan pekerja hadir secara langsung di lokasi kerja.

“Kami mendukung upaya penghematan dan efisiensi, tetapi penerapan WFH tidak semudah itu,” ujar Shinta saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa (17/3/2026).

Ia menambahkan, perusahaan dengan tenaga kerja pabrik tidak memungkinkan untuk menerapkan sistem kerja jarak jauh. Karena itu, pemerintah diharapkan memberi fleksibilitas dalam penerapan kebijakan tersebut.

“Harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan. Terutama karyawan pabrik, tidak mungkin mereka bekerja dari rumah,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Shinta mengungkapkan konflik di Timur Tengah telah memberikan dampak langsung terhadap dunia usaha.

Selain mendorong kenaikan harga minyak, perang juga mengganggu aktivitas perdagangan global.

Tekanan juga datang dari nilai tukar rupiah yang bergejolak. Pelemahan rupiah dinilai memberatkan pelaku usaha, mengingat sebagian bahan baku masih bergantung pada impor.

“Ini tentu sangat berpengaruh jika rupiah terus melemah, karena kita masih banyak mengandalkan barang impor,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Kabinet Merah Putih untuk mengkaji langkah penghematan konsumsi BBM, termasuk opsi penerapan WFH, sebagai antisipasi jika konflik Timur Tengah berkepanjangan.

Arahan tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).

Presiden menekankan bahwa lonjakan harga energi dapat berdampak luas, termasuk terhadap harga pangan, sehingga diperlukan langkah proaktif untuk menekan konsumsi BBM.

Menurut Prabowo, pemerintah tidak boleh mengabaikan dampak gejolak global terhadap ekonomi domestik.

Ia juga mencontohkan sejumlah negara yang telah lebih dulu menerapkan kebijakan penghematan energi, seperti Pakistan, yang mengambil langkah-langkah darurat dalam merespons kenaikan harga minyak dunia.

“Ini hanya sebagai perbandingan. Mereka sudah menganggap situasi ini kritis,” ujar Prabowo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News