Ada Program Modernisasi Kapal Nelayan Rp 48 Triliun, KNTI Ingatkan 5 Hal Ini

wmhg.org – JAKARTA. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) memberi sejumlah catatan penting untuk program modernisasi 1.000 kapal nelayan senilai Rp 48 triliun yang termasuk dalam paket ekonomi penyerapan tenaga kerja.

Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menyebut, program ini harus didesain agar kapal perikanan dapat menjangkau wilayah tangkap yang lebih jauh di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif). Pasalnya, perlu ada optimalisasi hak berdaulat di wilayah tersebut agar pemanfaatan sumber daya perikanan di dalamnya maksimal bagi kemakmuran rakyat.

Sehubungan dengan itu, ia bilang ada lima hal yang harus diperhatikan.

Pertama, terkait kepemilikan kapal. Menurut Dani, kepemilikan kapal harus bersifat kolektif dan didorong kepemilikan oleh koperasi perikanan. Dengan begitu, manfaat yang diterima dapat dirasakan lebih luas, terutama oleh anggota koperasi.

“Program ini tidak boleh jatuh ke tangan segelintir pemilik modal dan elite,” kata Dani kepada Kontan, Minggu (28/9/2025).

Kedua, peningkatan kapasitas nelayan. Penggunaan kapal besar menuntut pengetahuan baru dalam cara penangkapan, jenis ikan yang ditangkap, dan pengelolaannya. Maka dari itu, para nelayan pun harus ditingkatkan kemampuannya, termasuk dalam organisasi ekonomi.

Ketiga, biaya produksi yang dikenakan, termasuk bahan bakar dan beban-beban pajak atau PNBP, harus diturunkan. Jika orientasinya adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, menurut Dani pemerintah juga perlu mengurangi beban-beban terkait yang memberatkan, termasuk mempermudah akses bahan bakar.

Keempat, wilayah tangkap dan jenis alat tangkap harus diatur dengan ketat. “Jangan mengganggu wilayah nelayan dengan kapal kecil. Alat tangkap juga harus ramah lingkungan sebab keberlanjutan sumber daya ikan juga harus jadi pertimbangan utama,” katanya.

Lalu kelima, peningkatan pengawasan pemerintah, utamanya pada tahap pengerjaan. Dani bilang hal ini penting untuk menjaga kualitas kapal serta mencegah korupsi dan penyaluran yang salah sasaran.

Dani menekankan bahwa program ini harus berorientasi utama dengan menjadikan nelayan sebagai subjek, bukan hanya objek. Hanya dengan begitu, manfaat program dapat dirasakan secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan nelayan kecil.

Nah terkait itu, keterlibatan masyarakat nelayan, asosiasi, dan stakeholder harus jadi pilar penting.

Selain itu, aspek lain yang perlu mendapat perhatian yaitu soal ketahanan nelayan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. “Program-program adaptasi juga harus menjadi bagian integral mengingat karakteristik usaha perikanan yang sangat rentan terkena dampaknya,” imbuhnya.

Secara keseluruhan, Dani menilai program ini perlu dipandang sebagai strategi untuk memperkuat ekosistem usaha perikanan rakyat yang lebih kuat, produktif, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan.