3 Smelter Dikabarkan Tutup Akibat Pemangkasan RKAB Nikel, Ini Kata APNI

wmhg.org – JAKARTA. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang menyebut pemangkasan kuota produksi nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 menyebabkan tiga smelter berhenti beroperasi.

Sebelumnya, Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey menjelaskan dalam agenda “Roundtable Discussion: Produksi Batubara dan Nikel dalam RKAB 2026 serta Prospeknya terhadap Perekonomian Nasional, Ketahanan Energi, Iklim Investasi & Penciptaan Lapangan Kerja” yang diselenggarakan oleh APINDO pada Senin, (02/03/2026) bahwa pemerintah telah menetapkan kuota RKAB nikel tahun 2026 sekitar 250 juta – 260 juta ton.

Adapun, penyesuaian ini merupakan langkah untuk menjaga keberlanjutan jangka panjang, stabilitas pasar, serta optimalisasi nilai tambah nasional.

Oleh karena itu, mengenai isu tiga smelter yang dikabarkan shutdown akibat kebijakan kebijakan RKAB, Meidy menegaskan bahwa pernyataan ini tidak pernah disampaikan.

Namun informasi yang ia disampaikan hanya berkaitan dengan kondisi operasional sejumlah perusahaan, antara lain:

PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) melakukan service atau maintenance terhadap lima lini produksi pada 2026.
PT Huadi Nickel menghentikan produksi sejak akhir 2025.
PT Wanxiang Nickel Indonesia menghentikan beberapa lini produksi sejak akhir 2025.

Pernyataan tersebut adalah informasi operasional perusahaan dan tidak dikaitkan sebagai akibat langsung dari kebijakan RKAB, katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (2/3/2026).

Di sisi lain, APNI mencatat sejak rencana pengendalian produksi disampaikan pada Desember 2025, harga nikel dunia telah meningkat signifikan dari sekitar US$14.800 menjadi US$18.200 per ton. Hal ini menunjukkan respons positif pasar terhadap kebijakan pengelolaan suplai.

APNI menegaskan bahwa fokus Indonesia saat ini bukan lagi sekadar volume produksi, tetapi kualitas tata kelola industri. Implementasi standar ESG yang selaras dengan standar internasional, Paris Agreement, mekanisme CBAM Uni Eropa, serta Battery Passport menjadi prioritas utama, kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News