PT SMI Diharapkan Jadi Mini World Bank Indonesia, Ini Alasannya

wmhg.org – JAKARTA. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) terus berupaya mendorong pembangunan infrastruktur, utamanya di daerah. Pembangunan infrastruktur di daerah ini diharapkan bisa mendorong perekonomian dalam negeri.

Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Reynaldi Hermansyah menyampaikan, sesuai dengan arahan  sesuai arahan Menteri Keuangan, PT SMI diharapkan bisa menjadi mini World Bank Indonesia.

“Sehingga PT SMI tidak hanya bertujuan untuk memeriahkan pembiayaan, tetapi juga memiliki visi untuk menjadi institusi yang memberikan solusi, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah pembangunan di daerah khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur,” tutur Reynaldi dalam agenda Pendahuluan Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal 2024, Rabu (5/9).

Adapun Ia menyampaikan, saat ini pihaknya juga mendorong pemerintah daerah untuk mencari alternatif lain dalam memenuhi pembiayaan infrastruktur. Sebab, pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya mengandalkan pemerintah pusat untuk memfasilitasi pembiayaan tersebut.

Sebagai contoh, hingga 2029 anggaran infrastruktur daerah diperkirakan akan mencapai Rp 1.253,4 triliun. Sementara itu, bila melihat dari struktur APBD 2024, komponen belanja modal hanya sebesar Rp 216,3 triliun, atau setara 15,65% dari total belanja APBD.

“Kita memahami bahwa pemerintah pusat memiliki keterbatasan untuk untuk pembiayaan infrastruktur daerah. Maka pentingnya creative financing khususnya untuk mengisi gap pembangunan infrastruktur di pemerintah daerah-daerah ini,” ungkapnya.

Untuk mendorong creative financing tersebut, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan juga PT SMI sebagai pihak yang akan menyediakan berbagai macam kebijakan, ataupun pembiayaan yang bersifat creative financing.

Meski begitu, Reynaldi belum bisa membeberkan ragam pembiayaan apa saja yang bisa dilakukan daerah untuk mendapatkan asupan pembiayaan infrastruktur, karena masih dalam tahap pendalaman.

Sebagai contoh, pemda juga diarahkan untuk mencari pembiayaan infrastruktur salah satunya dengan menerbitkan obligasi. Meskipun secara aturan belum matang, Reynaldi melihat, nampaknya beberapa pemerintah daerah sudah siap mencari skema pembiayaan dengan menerbitkan obligasi daerah.

“Khususnya tadi kita dengar dari pemda Jawa Barat juga sudah sangat siap untuk menerbitkan obligasi,” katanya.