TPA Terancam Penuh 2028, Apa yang Sebenarnya Terjadi dengan Sampah Indonesia?

Baca 10 detik

Presiden Prabowo Subianto memproyeksikan TPA Indonesia kelebihan kapasitas tahun 2028, sementara timbunan limbah mencapai 41 juta ton (2025).
Sampah sisa makanan dominan menyumbang 16,4 juta ton, diikuti plastik (8 juta ton), akibat kebiasaan berlebih dan rantai pasok tidak efisien.
Pemerintah meluncurkan gerakan Indonesia ASRI, mewajibkan pemilahan sampah basah dan kering, serta membangun 34 titik *waste-to-energy*.

wmhg.org – Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini memberikan peringatan keras mengenai ancaman krisis sampah nasional. Prabowo memaparkan data bahwa hampir seluruh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Indonesia diproyeksikan akan mengalami kelebihan kapasitas (overcapacity) pada tahun 2028.

Bahkan lebih cepat, ujarnya awal Februari lalu.

Kekhawatiran Presiden bukan tanpa alasan. Data tahun 2025 rilisan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan bahwa timbunan limbah berada di kisaran 41 juta ton.

Masalah sampah bukan lagi sekadar masalah estetika, melainkan bencana yang harus ditangani secara terpusat. Jika daerah tidak mampu bergerak cepat, kegagalan pengelolaan sampah bisa jadi sumber penyakit baru.

Komposisi Sampah Indonesia Saat Ini

Sampah sisa makanan jadi limbah yang paling mendominasi. Dari 41 juta ton, sekitar 16,4 juta ton adalah sampah organik yang bersumber dari rumah tangga, pasar tradisional, hotel, dan restoran.

Di urutan kedua, sampah plastik mendominasi dengan kisaran 7,5 hingga 8 ton per tahun. Meskipun berat jenisnya ringan, volumenya sangat besar dan sulit terurai.

Penyumbang ketiga terbesar datang dari sampah kertas dan karton. Limbah ini berasal dari perkantoran, industri logistik (kardus paket), dan media cetak.

Fakta Mengejutkan: Sampah Makanan Justru Paling Dominan

Indonesia sering disebut sebagai salah satu penyumbang sampah makanan terbesar di dunia. Sebagai contoh di Jakarta saja, wilayah timur ibu kota jadi penyumbang limbah sisa pangan terbesar yang mencapai 432.155 ton.

Sajian data di atas berbanding lurus dengan kebiasaan masyarakat Indonesia menyisakan makanan. Dalam acara sosial seperti pernikahan, syukuran, atau pertemuan keluarga, ada kecenderungan untuk menyajikan makanan secara berlebihan sebagai simbol penghormatan. Menyisakan makanan di piring masih menjadi kebiasaan umum.

Masalah juga datang dari banyaknya bahan pangan yang rusak sebelum sampai ke konsumen. Hal itu dipicu kurangnya fasilitas pendingin dan transportasi yang tidak efisien dari petani ke pasar.

Sebagian besar rumah tangga juga mencampur sampah sisa makanan dengan sampah kering, sehingga sampah organik tersebut membusuk di kantong plastik dan tidak bisa dikomposkan.

Plastik Masih Jadi Ancaman Besar, Terutama di Kota Metropolitan

Limbah plastik ternyata juga masih jadi isu di kota-kota besar seperti Jakarta. Meski sudah diterbitkan aturan tentang pembatasan pengunaan plastik sekali pakai, data menunjukkan bahwa gunungan sampah materi sulit terurai itu masih di kisaran hampir 200 ton.

Sejak pandemi hingga sekarang (2026), tren belanja daring memicu penggunaan bubble wrap, selotip, dan pembungkus plastik berlapis-lapis yang langsung dibuang setelah paket dibuka. Penggunaan plastik klip untuk makanan basah atau pembungkus sayur di pasar tradisional pun masih sangat tinggi, karena belum ada alternatif semurah plastik.

Daya beli masyarakat menengah ke bawah turut mendorong industri menjual produk (sampo, detergen, kopi) dalam kemasan sachet kecil. Kemasan multi-layer ini sangat sulit didaur ulang secara mekanik.

Perbedaan Volume vs Per Kapita

Masalah pengelolaan sampah ternyata bukan cuma bersumber dari kota-kota besar. Limbah di sana tinggi secara volume karena populasinya tinggi, tapi belum tentu paling boros per orang.

Sebagai contoh di Morowali, lonjakan sampah bukan dipicu oleh konsumsi rumah tangga biasa, melainkan oleh ledakan populasi pekerja industri dan aktivitas pertambangan atau pemurnian nikel (hilirisasi). Kawasan tersebut mengalami kenaikan jumlah sampah yang sangat drastis dalam 5 tahun terakhir, bahkan bisa mencapai 200 ton per hari.

Kedatangan puluhan ribu tenaga kerja (TKA dan TKI) yang tinggal di kos-kosan atau mess pekerja menciptakan tumpukan sampah domestik yang tidak sebanding dengan infrastruktur pengolahan di daerah tersebut. Gaya hidup pekerja yang bergantung pada makanan instan, air minum dalam kemasan (AMDK), dan jasa pesan-antar makanan ikut memperparah kondisi di sana.

Lonjakan volume sampah ikut berimbas ke kapasitas TPA di sana yang sudah lama kewalahan. Keterbatasan armada angkut juga membuat banyak sampah dibuang ke drainase atau dibakar di pinggir jalan.

Langkah tersebut jelas sangat berisiko mencemari pesisir pantai dan laut, yang merupakan wilayah penangkapan ikan nelayan lokal. Kegagalan mengelola sampah di Morowali besar peluangnya untuk menimbukan masalah baru yang tidak kalah pelik.

Perbesar

Sampah Kertas Masih Tinggi, Digitalisasi Jadi Solusi

Limbah kertas di Jakarta juga jadi penyumbang sampah terbesar setelah sampah organik dan plastik. Namun, cara pengolahan limbah kertas di ibu kota kini sudah bergeser dari sekadar buang ke TPA, menjadi model Ekonomi Sirkular yang melibatkan sektor korporasi dan komunitas.

Pemerintah DKI dan pihak swasta kini memperbanyak titik penjemputan sampah kertas untuk mencegah kertas terkontaminasi sampah organik (basah). Warga Jakarta didorong menyetor ke fasilitas yang disebut bank sampah, agar limbah tidak tercampur di truk reguler.

Sampah kertas dokumen yang dihancurkan kini juga mulai diolah menjadi produk turunan kreatif. Contohnya, kolaborasi di Jakarta menunjukkan kertas bekas diolah menjadi pasir kucing (cat litter) yang ramah lingkungan karena mudah larut air.

Sebagian besar administrasi publik dan surat-menyurat di lingkungan Balai Kota pun mulai bersifat digital untuk menekan penggunaan kertas baru. Kantor-kantor di Jakarta kini didorong untuk mengelola limbah kertasnya secara mandiri, melalui penyedia jasa pengolahan bersertifikat.

Indonesia ASRI, Jawaban Pengelolaan Limbah Keseluruhan?

Pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan atensi khusus untuk sistem pengelolaan limbah di Indonesia. Prabowo resmi mencanangkan gerakan Indonesia ASRI, yang salah satunya mengatur tentang revolusi pemilahan sampah dari hulu atau rumah tangga.

Masyarakat diwajibkan memisahkan sampah menjadi minimal dua kategori:

Basah (Organik) dan Kering(Anorganik/Plastik/Kertas).

Pemerintah daerah juga didorong untuk menerapkan skema Pilah atau Tidak Diangkut. Artinya, petugas kebersihan berhak menolak mengangkut sampah yang masih tercampur.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang disiplin dan bersih, kata Presiden.

Industrialisasi sampah lewat pembangunan pabrik pengolah sampah menjadi energi listrik (PLTSa) atau bahan bakar padat (Refuse Derived Fuel – RDF) juga sedang dikebut. 34 titik waste-to-energy dipersiapkan pemerintah pusat untuk sistem pengelolaan sampah agar limbah rumah tangga dapat dimanfaatkan lagi.

Di Jakarta sendiri, Pemprov sudah memiliki RDF Plant Rorotan meski operasionalnya tengah menuai protes dari warga sekitar. Fasilitas dibangun untuk mengolah ribuan ton sampah harian menjadi bahan bakar alternatif, menggantikan metode timbun yang selama ini dilakukan di Bantar Gebang.

Oleh pengamat tata kota, M. Azis Muslim, kehadiran RDF Rorotan pun dinilai sebagai sebuah terobosan untuk menekan tingginya limbah rumah tangga di ibu kota. Ke depan, tinggal sistem pengoperasiannya saja yang perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan keluhan di kalangan masyarakat.