Tinjau Korban Banjir Kalsel, Mensos Pastikan Skema Bantuan Sama Seperti di Sumatra

Baca 10 detik

Mensos tinjau korban banjir Kalsel, pastikan skema bantuan sama seperti Sumatra.
Pemerintah siapkan santunan, hunian tetap, jaminan hidup, dan bantuan ekonomi.
Bantuan darurat disalurkan sambil menunggu asesmen kerusakan untuk bantuan lanjutan.

wmhg.org – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan penanganan korban banjir di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, akan menggunakan skema bantuan yang sama seperti yang diterapkan di Sumatra. Pemerintah menjamin seluruh keluarga terdampak akan menerima dukungan penuh, mulai dari masa darurat hingga tahap pemulihan.

Saat meninjau langsung lokasi banjir di Desa Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk, dengan menggunakan perahu karet, Gus Ipul memastikan distribusi bantuan sembako berjalan lancar dan kondisi warga aman.

“Kita sedang di lapangan untuk memberikan dukungan kepada seluruh keluarga terdampak, berupa sembako dan kebutuhan lain selama masa kedaruratan,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, Minggu (4/1/2026).

Gus Ipul menjelaskan bahwa penanganan lanjutan akan didasarkan pada hasil asesmen dari pemerintah daerah dan BNPB untuk memetakan tingkat kerusakan rumah. Bantuan yang disiapkan meliputi:

Santunan: Sebesar Rp15 juta bagi ahli waris korban meninggal dan Rp5 juta bagi korban luka berat.Hunian: Pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk rumah yang rusak berat.Bantuan Isian Rumah: Sebesar Rp3 juta per keluarga.Jaminan Hidup: Sebesar Rp450 ribu per orang per bulan, selama tiga bulan.Bantuan Pemberdayaan Ekonomi: Sebesar Rp5 juta per keluarga.

Semua ini bertujuan agar keluarga terdampak bisa secara perlahan pulih dan kembali menjalani hidup normal, ujarnya.

Kondisi di Lapangan Masih Sulit

Menurut Gus Ipul, kondisi di lapangan masih menantang karena ketinggian air yang masih relatif tinggi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya semangat gotong royong dan memastikan seluruh petugas tetap siaga mendampingi warga.

Penyaluran bantuan logistik, seperti sembako, selimut, dan obat-obatan, dikoordinasikan melalui pemerintah daerah dan kepala desa untuk memastikan jangkauan yang merata.