Soroti Kesenjangan Energi, Akademisi: Target Listrik 5.700 Desa Harus Wujudkan Keadilan Akses!

Baca 10 detik

Peneliti energi STT Migas Balikpapan, Andi Jumardi, menilai masih banyak wilayah di Kalimantan yang belum teraliri listrik meski menjadi pusat energi nasional.
Ia mendorong pemerintah agar perluasan jaringan listrik disertai pemanfaatan energi lokal dan hilirisasi yang menyentuh masyarakat.
Sementara itu, pakar kebijakan publik Saipul menegaskan pemerataan listrik merupakan bagian dari ketahanan energi nasional dan kunci bagi keberhasilan transformasi digital.

wmhg.org – Peneliti energi dari Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi (STT Migas) Balikpapan, Andi Jumardi menyoroti masih lebarnya kesenjangan akses listrik di sejumlah wilayah yang justru dikenal sebagai lumbung energi nasional.

Sorotan tajam itu ia sampaikan dalam diskusi bertajuk “Meneropong 1 Tahun Kemandirian Energi Nasional Era Prabowo–Gibran dari Borneo.

Andi menyebut target Kementerian ESDM untuk mengalirkan listrik ke 5.700 desa pada tahun 2030 merupakan langkah strategis, namun masih menghadapi tantangan serius di lapangan.

“Kalimantan Timur ini tempat lumbung energi tapi masih ada daerah yang belum mendapat listrik. Persoalannya karena wilayahnya sulit dijangkau, sehingga perlu ada sumber energi lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ungkap Andi dikutip Sabtu (18/10/2025).

Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, jumlah wilayah administrasi setingkat desa dan kelurahan di Indonesia mencapai 84.276 . Dari jumlah itu, 5.700 wilayah atau sekitar 6,7 persen masih belum teraliri listrik. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia belakangan menargetkan seluruh wilayah tersebut akan mendapatkan akses listrik pada 2030.

Menurut Andi upaya pemerintah memperluas jaringan listrik merupakan kebijakan yang perlu diapresiasi. Tetapi hal itu menurutnya juga harus disertai pemanfaatan energi lokal dan kebijakan hilirisasi yang benar-benar menyentuh masyarakat sebagai pengguna akhir.

“Dalam Asta Cita pemerintahan saat ini, swasembada energi berkaitan dengan hilirisasi. Tapi selama ini hilirisasi baru sampai sektor industri, belum sampai ke masyarakat. Target pemerintah sekarang harus memastikan manfaatnya dirasakan langsung,” katanya.

Sementara Pakar Kebijakan Publik Universitas Mulawarman, Saipul menilai pemerataan listrik bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi juga bagian dari ketahanan energi nasional.

Ia menilai keberhasilan program elektrifikasi harus diukur melalui empat aspek: yakni ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan penerimaan masyarakat.

“Pemerintah sudah menempatkannya sebagai prioritas nasional, tapi tantangannya bagaimana mewujudkannya di lapangan,” ujar Saipul.

Ia menambahkan, ketersediaan listrik kini menjadi kebutuhan dasar yang sejajar dengan akses pendidikan dan internet. Sebab transformasi digital, kata dia, tidak bisa berjalan tanpa listrik.

Pemerintah harus menyediakan kedua hal itu, karena kalau tidak, kita akan tertinggal,” tegasnya.