Siswa SD di NTT Bunuh Diri Karena Tak Mampu Beli Buku, DPR: Ini Alarm Keras, Negara Harus Hadir

Baca 10 detik

Siswa SD berinisial YBS di Ngada, NTT, diduga bunuh diri karena keluarga tidak mampu membeli buku dan alat tulis.
Anggota Komisi X DPR RI mendesak Kemendikdasmen mengusut tuntas tragedi pendidikan nasional ini pada Selasa (3/2/2026).
Perlu investigasi apakah bantuan pendidikan APBN tepat sasaran dan sekolah harus deteksi dini kondisi sosial siswa.

wmhg.org – Mendung tengah menaungi dunia pendidikan Indonesia, menyusul tragedi bunuh diri seorang siswa sekolah dasar berinisial YBS (10) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).

CATATAN REDAKSI: Hidup seringkali sangat sulit dan membuat stres, tetapi bunuh diri tidak pernah menjadi jawabannya. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal sedang mengalami masa sulit dan berkecenderungan bunuh diri, sila hubungi HOTLINE Telepon Darurat 119 ext. 8 atau WA +62 813-8007-3120 untuk konsultasi ringan dan curhat.

Peristiwa tragis ini diduga dipicu oleh rasa depresi korban lantaran keluarga tidak mampu memenuhi permintaannya untuk membeli buku dan alat tulis.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Habib Syarief, mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk segera mengusut tuntas latar belakang kasus tersebut.

Ia menegaskan bahwa kejadian ini merupakan tamparan keras bagi sistem pendidikan nasional.

Kami sangat prihatin. Kasus ini menjadi alarm keras bahwa masih ada anak-anak kita yang tidak mendapatkan kebutuhan belajar paling mendasar. Ini tidak boleh dibiarkan. Negara harus hadir memastikan kebutuhan dasar pendidikan terpenuhi tanpa kecuali,” ujar Habib di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Berdasarkan laporan yang diterima, peristiwa itu bermula saat korban meminta perlengkapan sekolah kepada ibunya, namun keterbatasan ekonomi keluarga membuat permintaan itu belum bisa dipenuhi.

Habib menilai hal ini adalah potret buram yang menunjukkan adanya celah besar dalam pemerataan sarana pendidikan, terutama bagi keluarga kurang mampu di pelosok.

Ia juga menyoroti besarnya alokasi anggaran pendidikan dalam APBN yang seharusnya mampu menjamin kebutuhan dasar setiap siswa.

“Karena sepengetahuan kami anggaran pendidikan dari APBN itu besar, harusnya kebutuhan dasar pendidikan dasar pendidikan seperti buku dan alat tulis bisa terpenuhi,” katanya.

Ia pun mendesak adanya investigasi menyeluruh untuk memeriksa apakah bantuan pendidikan selama ini sudah tersalurkan dengan tepat sasaran di wilayah tersebut.

Menurutnya, pihak sekolah dan pemerintah daerah harus memiliki mekanisme deteksi dini terhadap kondisi ekonomi dan psikososial siswa.

Pengusutan ini penting agar negara tidak abai. Kita perlu memastikan apakah bantuan pendidikan sudah tepat sasaran dan apakah ada pendampingan bagi anak-anak yang mengalami tekanan berat akibat kemiskinan,” tegasnya.

Sebagai langkah jangka panjang, Habib meminta pemerintah melakukan pendataan ulang secara menyeluruh terhadap kondisi ekonomi siswa di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Ia menekankan pentingnya peran guru dan sekolah dalam memantau kondisi mental peserta didik agar masalah kemiskinan tidak berujung pada tragedi kemanusiaan.